sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Anggota Komisi IV DPR minta pemerintah jangan hanya kejar investasi

Tingginya laju deforestasi atau kerusakan hutan yang membuat tidak seimbangnya alam dan ekosistem, menjadi pangkal bencana.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Jumat, 22 Jan 2021 12:14 WIB
Anggota Komisi IV DPR minta pemerintah jangan hanya kejar investasi

Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan, meminta pemerintah untuk tidak terpacu mencari keuntungan dari investasi yang melalaikan kelestarian lingkungan hidup. Pernyataan itu sekaligus menanggapi pengakuan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, terkait eksploitasi alam menjadi penyebab banjir besar di Kalimantan Selatan (Kalsel).

"Sebagai prasyarat pembangunan berkelanjutan, sistem perizinan pembukaan lahan dan sebagainya harus dievaluasi total demi keselamatan rakyat," tegas Johan, kepada Alinea.id, Jumat (22/1).

Tingginya laju deforestasi atau kerusakan hutan yang membuat tidak seimbangnya alam dan ekosistem, menjadi pangkal bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor. Karena itu, dia mengajak masyarakat untuk tetap meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian hutan.

Laju deforestasi di Tanah Air selama medio 2000 sampai 2017 mencapai 23.578.923 hektare. Dari jumlah itu, Pulau Kalimantan mendulang wilayah yang paling besar mengalami kerusakan hutan dengan luasan 1.490.540 hektare per tahun. Sementara Pulau Sumatera, juga mengalami penurunan luas hutan dengan cepat, yakni mencapai 355.730 hektare per tahun.

"Selamatkan rakyat kita dari kerusakan lingkungan yang semakin parah karena ulah manusia sendiri," harap Johan.

Di satu sisi, Johan menilai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, melemahkan kebijakan AMDAL. Dia meminta agar ketentuan itu segera direvisi. Sebab, pengembangan kegiatan AMDAL harus diperkuat dan terus diperbaiki agar berbagai hambatan dan masalah dalam penerapannya terus disempurnakan. 

"Harus ada kriteria dan indikator penilaian yang standar sehingga proses penilaian AMDAL, diharapkan seobjektif mungkin dapat mencegah kerusakan lingkungan kita," tutup Johan.

Sebelumnya Menko PMK Muhadjir Effendy mengakui, eksploitasi alam menjadi penyebab banjir besar di Kalimantan Selatan (Kalsel). Sumber daya alam yang dikelola secara sembrono dapat menyebabkan malapetaka bencana.

Sponsored

Karena itu, dia mengajak warga, pemerintah daerah, hingga pengusaha lebih mencintai alam dan memanfaatkannya dengan bijaksana. Ia mengingatkan, agar tidak mengeksploitasi alam untuk meraup keuntungan jangka pendek.

Berita Lainnya