Komitmen kesetaraan gender di Kabinet Indonesia Maju dinilai lemah

Jumlah menteri perempuan pada Kabinet Indonesia Maju yang mengalami penurunan dari Kabinet Kerja, yang sama-sama dipimpin Presiden Joko Widodo, dinilai menunjukkan lemahnya komitmen kesetaraan gender. Idealnya, jumlah menteri perempuan terus bertambah mengingat perempuan dengan kemampuan mumpuni terus bertambah.

"Pada periode sebelumnyam komitmen Jokowi dalam kesetaraan gender terlihat. Mendengarkan masukan-masukan untuk memasukkan beberapa perempuan dalam kabinetnya," kata peneliti Cakra Wikara Indonesia, Anna Margret di Jakarta, Kamis (24/10).

Pada Kabinet Indonesia Maju, terdapat lima menteri perempuan. Jumlah tersebut terdiri dari tiga menteri petahana dan dua menteri baru.

Dua menteri baru tersebut adalah Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati.

Sementara pada Kabinet Kerja, ada sembilan menteri perempuan, meskipun akhhirnya menjadi delapan karena Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengundurkan diri untuk menjadi gubernur Jawa Timur.

Anna menyadari pemilihan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Namun dia pun meyakini sejumlah menteri yang masuk dalam jajaran kabinet, juga dipengaruhi oleh partai politik. Karena itu, Anna mempertanyakan pengurangan jumlah menteri perempuan dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Apakah kabinet saat ini lebih sarat kompromi dan negosiasi politik ketimbang dengan kesadaran dan komitmen untuk hal yang lebih baik," katanya.

Hal yang sama disayangkan Komisioner Komnas Perempuan Khariroh Ali. Menurutnya, saat ini tidak sulit mencari perempuan yang layak mengisi posisi menteri.

"Harusnya jumlah perempuan bisa melebihi jumlah menteri perempuan yang ada dikabinet sebelumnya. Mencari perempuan yang mumpuni kan tidak sulit," kata Khariroh.

Menurut dia penyusunan kabinet Indonesia maju tidak memperhatikan representasi perempuan.

"Kalau mau sebut Indonesia sebagai negara demokrasi maka soal representasi perempuan baik di parlemen, eksekutif juga yudikatif juga harus diperhatikan," ucapnya. (Ant)