Komnas HAM dalami CCTV di area parkir Stadion Kanjuruhan: Ada pergantian kamera H-1

Komnas HAM mendalami kondisi kamera pengawas (CCTV) di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur (Jatim). Sebelumnya, tim Komnas HAM bertolak ke Malang untuk mengecek langsung dan menggali keterangan dari teknisi dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) setempat.

Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, mengatakan, pihaknya memperoleh penjelasan tentang masalah rekaman CCTV yang dikabarkan dihapus.

"Memang ada problem teknis di CCTV 16 yang mengarah pada parkir, yang dikatakan memang ada blank gitu rekamannya," kata Anam dalam keterangan video, Jumat (21/10).

Berdasarkan keterangan dari pihak teknisi, ada pergantian kamera di area parkir Stadion Kanjuruhan sejak Jumat (30/9) atau H-1 laga Arema FC kontra Persebaya Surabaya. Pengaturannya belum rampung hingga pertandingan berlangsung.

"Sehingga, ketika merekam peristiwa, kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak. Karena itu, ada sinkronisasi IT dan sebagainya. Secara teknis, itu jadi persoalan," ujar Anam.

Anam melanjutkan, hal itu diperkuat dengan bukti metadata dan jejak digital dari rekaman CCTV yang ditunjukkan teknisi.

"Kami ditunjukan jejak digitalnya, perubahan-perubahan IP address, dan sebagainya, termasuk detail jejak digitalnya. Kami ditunjukkan itu sama tim dari teknisinya Dispora," jelasnya.

Sebelumnya, laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan mengungkapkan, ada rekaman CCTV yang hilang. Dalam laporannya, TGIPF menyebutkan, pergerakan awal rangkaian barakuda, yang akan mengevakuasi tim Persebaya, dapat terekam melalui CCTV yang berada di lobi utama dan area parkir.

CCTV tersebut mulai merekam selama 1 jam 21 menit mulai pukul 22.21.30 WIB. Selanjutnya, rekaman hilang atau diduga dihapus selama 3 jam 21 menit 54 detik. Rekaman muncul kembali selama 15 menit.

"Hilangnya durasi rekaman CCTV menyulitkan atau menghambat tugas tim TGIPF untuk mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi dan sedang diupayakan untuk meminta rekaman lengkap ke Mabes Polri," tulis TGIPF.