Komnas HAM dalami temuan TWK pegawai KPK

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendalami temuan terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Komisioner Komnas HAM M. Choirul Anam mengatakan, pendalaman itu untuk melihat kesesuaian fakta.

"Pendalaman internal untuk melihat kesesuaian fakta. Sekaligus persiapan untuk minggu ini," katanya kepada wartawan, Senin (21/6).

Terkait persiapan, Komnas HAM pekan ini rencananya masih mengagendakan permintaan keterangan kepada para pihak terkait. Namun, Anam belum menyebut siapa saja yang akan dimintai informasinya.

Sebelumnya pada Kamis (17/6), Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron memenuhi panggilan Komnas HAM ihwal TWK. Pada hari yang sama, Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Bima Haria Wibisana, sedianya juga dipanggil, tapi tidak hadir.

Menurut Anam, pihaknya masih menunggu kehadiran Bima dan wakilnya untuk menyampaikan keterangan dan klarifikasi. Sebab, meskipun BKN telah memberikan keterangan pada Rabu (9/6), Komnas HAM butuh pendalaman langsung melalui pimpinannya.

Adapun dalam permintaan keterangan Komnas HAM, Ghufron mengaku, memberikan penjelasan mengenai dasar hukum ihwal pelaksanaan tes alih status aparatur sipil negara (ASN) tersebut. Selanjutnya, juga menyampaikan pelaksanaan sampai pelantikan jadi ASN pada 1 Juni 2021. 

"Jadi kami menjelaskan kepada Komnas HAM berkaitan dengan legal standing, dasar hukum kewenangan, kemudian kebijakan regulasi, dan pelaksanaan dari alih pegawai KPK ke ASN yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2021," ujar Ghufron kepada wartawan di kantor Komnas HAM, Jakarta.

Menurutnya, Komnas HAM juga menanyakan isu taliban di KPK. Ditanya itu, Ghufron mengaku pernah mendengarnya sejak ikut seleksi pimpinan KPK.

"Memang isu itu terngiang di telinga kami dan karena saya sampaikan kami mendengarnya, tapi kita tidak memiliki data langsung siapa-siapa itu," ucapnya.