Komnas HAM diminta serahkan data 32 orang hilang rusuh 22 Mei

Komnas HAM diminta menyerahkan laporan mengenai 32 orang yang hilang saat terjadi kerusuhan menolak penetapan hasil Pemilu 2019 di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, pada 21 dan 22 Mei 2019. Laporan tersebut nantinya akan ditindaklanjuti oleh tim investigasi gabungan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, pihaknya meminta Komnas HAM menyerahkan laporan orang hilang saat kerusuhan Mei lalu. Laporan itu nantinya akan diusut secara bersama-sama. 

“Itu datanya silakan diberikan ke tim gabungan. Kan Komnas HAM juga sudah masuk dalam tim gabungan,” kata Dedi di Jakarta, Kamis (11/7).

Dedi menerangkan, polisi hingga kini belum mendapatkan laporan adanya sejumlah orang yang diduga hilang setelah kerusuhan 21-22 Mei. Jika masih ada yang belum ditemukan, hal itu dapat diselesaikan oleh tim gabungan.

“Sampai saat ini saya belum mendengar adanya laporan masuk ke kami mengenai hal itu,” tutur Dedi.

Berdasarkan catatan Komnas HAM, masih ada 32 orang hilang setelah kerusuhan 22 Mei 2019. Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab mengatakan, pihaknya menerima data orang hilang tersebut dari tim advokat korban kerusuhan 22 Mei. Mereka melaporkan ada 70 orang hilang saat kerusuhan.

“Data yang diserahkan ke kami setelah kami verifikasi jumlahnya berkurang menjadi 32 orang yang masih dianggap hilang,” kata Amiruddin.

Jumlah korban hilang berkurang, kata Amiruddin, karena setelah diverifikasi Komnas HAM, sebagian berada di ruang tahanan polisi. Mereka tersebar di beberapa ruang tahanan di Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Barat.

Amiruddin meminta kepada keluarga yang merasa ada anggotanya yang hilang bisa melaporkan untuk berkoordinasi dengan lembaganya. Sebab, sejauh ini puluhan orang yang hilang tersebut belum diketahui keberadaanya. 

Selain mencari orang yang hilang, Amiruddin mengatakan, lembaganya sedang menyelidiki dugaan adanya pelanggaran HAM dalam kerusuhan tersebut. "Hasil investigasi nantinya kami informasikan ke publik bulan ini," kata Amiruddin.