sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Komnas HAM kritik inkonsistensi pemerintah tangani Covid-19

Ketakdisiplinan masyarakat atas protokol kesehatan dituding sebagai penyebab tingginya kasus Covid-19.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Selasa, 28 Jul 2020 20:13 WIB
Komnas HAM kritik inkonsistensi pemerintah tangani Covid-19
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 389.712
Dirawat 62.649
Meninggal 13.299
Sembuh 313.764

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengkritik inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam meminimalisasi risiko penularan coronavirus baru (Covid-19). Dicontohkannya dengan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Dengan inkonsistensi kebijakan, maka orang-orang meninggalkan kepatuhan," ujar Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, dalam keterangan pers, Selasa (28/7).

Sejak awal penanganan Covid-19, menruutnya, pemerintah cenderung mengambil kebijakan berlawanan. Mempromosikan sektor pariwisata saat PSBB serta membuat pengecualian yang bernuansa diskriminatif dengan dalih menjaga perekonomian, misalnya.

Komnas HAM juga mempersoalkan proses pengajuan izin PSBB ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) lantaran memperburuk keadaan, apalagi payung hukumnya hanya berdasarkan peraturan pemerintah (PP) dan peraturan menteri kesehatan (permenkes). Sementara itu, presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) demi pemulihan ekonomi.

"Semestinya kesehatan menjadi dasar dalam mengambil kebijakan. Ini malah terbalik. Ada kekeliruan dalam penanganan," tegas Taufan.

Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, menambahkan, kampanye kenormalan baru (new normal) kian memperburuk penanganan Covid-19. Karenanya, klaster baru terus bermunculan dan beralih dari rumah ibadah ke pasar hingga perkantoran.

Paradigma kenormalan baru bertumpu pada perekonomian alih-alih kesehatan. "(Sehingga) jumlah korban jauh lebih banyak dan pengendalian Covid-19 jauh lebih rumit," jelasnya.

Penerapan new normal secara nasional, pendapatnya, membuat daerah-daerah dengan tingkat penularan Covid-19 tinggi tidak berdaya. 

Sponsored

"Misalnya kalau kita mau melakukan (PSBB) yang ketat di Jawa Timur atau Kalimantan Barat, (tetapi) apa kebijakannya? Enggak ada karena kebijakannya new normal. Kalau kemarin, kebijakannya adalah darurat kesehatan yang turunannya adalah PSBB," urainya.

Jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia menembus angka 100.000 sejak beberapa hari terakhir. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Doni Monardo, menuding rendahnya kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan sebagai penyebabnya.

Berita Lainnya