Komnas HAM: Pancasila tanpa HAM itu hanya menjadi buah bibir belaka

Pengembangan lokasi pariwisata yang bersifat gigantik atau raksasa memiliki berbagai hal yang harus dipertimbangkan sedari awal.

Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin mengatakan, pengembangan lokasi pariwisata yang bersifat gigantik harus mempertimbangkan sumber daya kehidupan warga setempat.

“Karena itu harus ditanya betul, apakah proyek itu memang menjadi masa depan bagi warga negara itu?,” ucapanya dalam diskusi online, Rabu (8/12).

Jika pengembangan lokasi pariwisata tidak terhubung dengan sumber daya kehidupan warga setempat, maka bisa terjadi pemiskinan. Warga setempat bisa menjadi lebih miskin karena tersisih dari sumber daya kehidupannya.

“Saya rasa kita mungkin perlu bersama-sama untuk melihat ulang adakah guna proyek itu untuk warga negara kita? kalau tidak (berguna) mari kita duduk bersama agar proyek itu betul-betul menjadi kesejahteraan, (agar) kita tidak (lagi) mendengar lagi pekikan ibu-ibu kehilangan tanahnya,” tuturnya.

Ia pun mengingatkan, pembangunan suatu bandara di Pulau Jawa untuk menyokong pengembangan pariwisata. Pembangunan bandara tersebut tidak melibatkan pendekatan HAM. Imbasnya, Amiruddin mengaku perlu mengunjungi wilayah yang dibangun bandara tersebut hanya untuk memberi tahu hak-hak warga setempat. 

Ia berharap, pihak pengelola bukan sekedar datang dan mengusir warga setempat demi pembangunan sebuah bandara. Akan tetapi, memenuhi hak-hak warga setempat.

“Apa yang terjadi, prosesnya (pembangunan bandara) tidak semulus yang dibayangkan orang,” ujarnya.

Menurut Amiruddin, Pancasila tanpa HAM itu hanya menjadi buah bibir belaka. Selain itu, percuma saja banyak membicarakan pokok-pokok Pancasila tanpa mengimplementasikannya dengan baik. Ini sama halnya dengan membahas Pancasila tanpa melibatkan HAM.

“Kita bisa berpidato setiap hari soal Pancasila, kalau rakyat masih kehilangan sumber kehidupannya. Kita tidak menjalankannya dengan sungguh-sungguh,” ucapnya.