KPK tegaskan korupsi anggaran penanganan Covid-19 diancam hukuman mati

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghukum mati jika ada yang berani korupsi dana penanggulangan Covid-19. Untuk itu, lembaga antirasuah mengingatkan, kepada semua pihak agar tidak melakukan praktik lancung dalam mengelola anggaran tersebut.

"Kami sudah ingatkan. Bahwa penyelewengan anggaran yang diperuntukan pada situasi bencana seperti saat ini. Ancaman hukumannya adalah pidana mati," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Rabu (1/4). 

Diketahui, pemerintah menggelontorkan dana untuk penanggulangan Covid-19 dalam APBN 2020 sebesar Rp405,1 triliun. Total anggaran itu, ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Stabilitas Perekonomian pada masa pandemi coronavirus.

Anggaran tersebut, akan dialokasikan untuk sejumlah sektor. Kesehatan Rp75 triliun, perlindungan sosial Rp110 triliun, insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat Rp70,1 triliun, dan pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan dan pembiayaan dunia usaha khususnya UMKM sebesar Rp150 triliun.

Lebih lanjut, Fikri menyampaikan, KPK telah berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk mengawasi pengelolaan anggaran tersebut.

"Berkoordinasi dengan LKPP dan BPKP, sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi dalam proses penggunaan anggaran," ujar Fikri.

Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri telah memastikan akan menjerat oknum yang mengelakukan praktik lancung terhadap anggaran tersebut. Bahkan, dia tidak segan untuk menghukum dengan pidana mati terhadap oknum tersebut.

"KPK akan bertindak sangat keras. Apabila,ditemukan pelanggaran dan unsur koruptif. Korupsi anggaran bencana adalah kejahatan berat yang layak dituntut dengan hukuman mati," kata Ketua KPK Firli Bahuri, dalam keterangan resmi yang diterima Alinea.id, Selasa (24/3).