sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Dugaan korupsi Bupati Sidoarjo terkait pengadaan barang dan jasa

Ada belasan orang yang diamankan dalam OTT KPK di Sidoarjo.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Rabu, 08 Jan 2020 08:00 WIB
Dugaan korupsi Bupati Sidoarjo terkait pengadaan barang dan jasa
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 26940
Dirawat 17662
Meninggal 1641
Sembuh 7637

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan seorang kepala daerah di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dalam kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (7/1) malam.

Ketua KPK, Firli Bahuri, menyebut dugaan praktik lancung kepala daerah tersebut terkait dengan proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sidoarjo. Namun, dia enggan menjelaskan lebih detil peran pejabat daerah dan para pihak lainnya yang juga diamankan dan diduga terlibat.

“Besok kita jelaskan para pihak yang terlibat dalam proyek pengadaan barang dan jasa di kabupaten tersebut," kata Firli saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa (7/1).

Firli menyebut, ada belasan orang yang diamankan di Mapolda Jatim. Belasan orang tersebut langsung menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Timur setelah terjaring OTT KPK. Tetapi, dia enggan menyebutkan nama-nama pihak yang dimintai keterangan tersebut.

"Saat ini KPK kerja sama dengan Polda Jatim. Untuk pemeriksaan awal dilaksanakan di Polda Jatim," tutur Firli.

Dari informasi yang dihimpun, diduga Bupati Sidoarjo Saiful Ilah turut diamankan oleh tim Satgas Penindakan KPK. Dia diamakan bersama beberapa orang dari pihak swasta.

Sebagaimana hukum acara yang berlaku, KPK mempunyai waktu paling lama 1x24 jam untuk menentukan status hukum perkara dan pihak yang diamankan tersebut.

Kegiatan operasi tangkap tangan kali ini merupakan yang pertama kali pascapelantikan pimpinan KPK jilid V dan Dewan Pengawas KPK oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Desember 2019.

Sponsored

Selain itu, OTT ini juga yang pertama setelah diberlakukannya UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi per 17 Oktober 2019.

Berita Lainnya