sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Korupsi menggurita, KPK salahkan sistem politik

KPK sebut praktik korupsi hampir terjadi di seluruh Indonesia.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Sabtu, 08 Agst 2020 10:53 WIB
Korupsi menggurita, KPK salahkan sistem politik
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 266845
Dirawat 60431
Meninggal 10218
Sembuh 196196

Hingga saat ini, pemberantasan korupsi seakan-akan masih dibebankan kepada penegak hukum. Padahal, mengguritanya tindak pidana korupsi juga buah dari sistem politik.

“Asumsinya, sistem pemerintahan apapun itu memang ada residu. Ada sampah. Ada buangannya ya, tetapi mestinya tidak sampai 20%. Jika sistem politik melahirkan residu lebih besar, ini yang salah di penegak hukum atau sistem politiknya,” ujar Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron dalam diskusi virtual, Sabtu (8/8).

Semestinya, sambung Ghufron, kepala daerah menjadi pemimpin yang memikirkan nasib rakyatnya. Ironisnya, dalam sistem politik di Indonesia, bantuan negara untuk partai politik masih minim.

Di sisi lain, lanjut dia, penghargaan dan apresiasi kepada kepala daerah terbilang rendah. Sedangkan beban biaya dalam proses politik justru sangat tinggi.

Ghufron menjelaskan, tingginya beban biaya politik mendorong kepala daerah melakukan korupsi. “Ketika duduk sudah berpikir korup untuk mengembalikan modal, karena tidak semua kepala daerah memiliki keuangan yang cukup,” ucapnya.

Tingginya beban biaya dalam proses politik tersebut turut memunculkan sponsor yang menawarkan dukungan. Imbasnya, kata dia, setelah menjabat, kepala daerah memperjualbelikan berbagai perizinan eksploitasi sumber daya alam. Bahkan, turut pula ‘mengobral’ rekruitmen hingga mutasi kepegawaian.

Berdasarkan data penindakan KPK dari tahun 2004 hingga Mei 2020, tindak pidana korupsi suap merupakan paling banyak ditemukan atau 704 perkara. Lalu, pengadaan barang dan jasa 224 perkara, perizinan 23 perkara, pungutan liar 26 perkara, penyelenggaraan anggaran 48 perkara, tindak pidana pencucian uang (TPPU) 36 perkara, dan merintangi proses penyidikan 10 perkara.

Dari segi jenis profesi, subjek hukum swasta paling banyak melakukan korupsi atau 380 perkara. Disusul kemudian anggota DPR/DPRD 274 perkara, pejabat pemerintah (eselon I,II,III,IV) 230 perkara, wali kota/bupati/wakil 122 perkara, kepala lembaga/kementerian 28 perkara, hakim  22 perkara, gubernur 21 perkara, pengacara 12 perkara, jaksa 10 perkara, komisioner 7 perkara, korporasi 6 perkara, duta besar 4 perkara, dan polisi 2 perkara.

Sponsored

Bahkan, dari 34 provinsi di Indonesia, 27 di antaranya telah ditemukan banyak perkara korupsi. Paling banyak kasus korupsi ditemukan di Jawa Barat dengan 101 perkara. Wilayah lain meliputi DKI Jakarta 61 perkara, Maluku 6 perkara, NTB 12 perkara, NTT 5 perkara, Papua 22 perkara, Kalimantan Barat 10 perkara.

Lalu, Kalimantan Timur 22 perkara, Sulawesi Utara 10 perkara, Sulawesi Selatan 5 perkara, Sulawesi Tengah 5 perkara, Sulawesi Tenggara 8 perkara, Banten 24 perkara, Jawa Tengah 49 perkara, Jawa Timur 93 perkara, Bali 5 perkara, Kalimantan Selatan 10 perkara.

Kemudian, Kalimantan Tengah 5 perkara, Aceh 14 perkara, Sumatera Utara 73 perkara, Sumatera Selatan 24 perkara, Sumatera Barat 3 perkara, Jambi 12 perkara, Riau 64 perkara, Bengkulu 22 perkara, dan Lampung 20 perkara.

“Artinya, ternyata dalam pemetaan tindak pidana korupsi tidak ada clean, hampir di seluruh Indonesia,” tutur Ghufron.

Berita Lainnya
×
img