KPA desak pemerintah lebih agresif selesaikan konflik agraria

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mendesak agar kementerian dan lembaga lebih agresif menyelesaikan masalah konflik agraria. Cara penyelesaian mesti melalui perspektif reforma agraria.

Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mengatakan, banyak lembaga yang tidak berperan optimal menyelesaikan konflik. Padahal, penyelesaian melibatkan unit teknis kementerian.

"Konflik dan sengketa agraria yang ada di ragam kementerian dan lembaga negara (pusat dan daerah) terjadi karena mereka terbukti tidak sanggup berbuat banyak," kata Dewi Kartika melalui keterangan pers yang diterima Alinea.id di Jakarta, Minggu (5/5).

Dia juga mengapresiasi hasil rapat terbatas (ratas) yang digelar Presiden Jokowi pada Jumat (3/5) lalu terkait persoalan ini. Dalam ratas tersebut, Jokowi memerintahkan agar penyelesaian masalah pertanahan dan sengketa lahan, seperti konflik rakyat dengan perusahaan swasta, perkebunan negara, ataupun dengan pemerintah, dipercepat prosesnya.

Dalam catatan KPA, Presiden telah beberapa kali melakukan ratas dengan agenda penyelesaian konflik agraria. Sayangnya, upaya penyelesaian itu kerap menguap.

"Komitmen ratas ini juga akan menguap kembali jika para pimpinan daerah (gubernur dan bupati) tidak diperintahkan untuk mengambil langkah yang sejalan dengan agenda ini," kata Dewi.

Dewi menuturkan, sejak empat tahun kepemimpinan Jokowi-JK, pemerintah terkesan enggan menyentuh wilayah-wilayah konflik agraria yang bersifat struktural untuk diselesaikan dalam kerangka reforma agraria.

Oleh karena itu, KPA menyarankan langkah yang dapat diambil pemerintah bila ingin serius menangani masalah konflik agraria. Di antaranya, pemerintah harus membuka data konsesi lahan perusahaan tambang dalam bentuk HGU, HTI, maupun HGB.

"Presiden segera perintahkan para menteri terkait untuk membuka data konsesi-konsesi perusahaan yang telah menyebabkan ketimpangan dan konflik agraria yang merugikan dan melanggar hak-hak masyarakat," ujarnya.