KPAI: Banyak anak dari keluarga miskin tak terlayani PJJ

Hasil survei Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)  oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengukap bahwa banyak anak tidak terlayani karena keterbasan peralatan daring.

Komisioner KPAI bidang pendidikan Retno Listyarti mengatakan, diperlukan politik anggaran pemerintah pusat untuk mengarahkan penggunaan dana desa untuk pendidikan.
 
Misalnya, sambung dia, dengan membelikan lima komputer lengkap dengan fasilitas wifi untuk diletakkan di balai desa.

Sehingga, anak-anak desa yang tidak memiliki peralatan daring dan tidak bisa membeli kuota internet dapat mempergunakannya secara bergantian.

“Jadi sudah seharusnya sekolah dapat fleksibel dalam PJJ, sehingga pengumpulan tugas tidak dibatasi jamnya, tapi bisa mengumpulkan setelah dikerjakan karena anak-anak mengerjakannya harus mengantri dan bergantian dengan anak lainnya di desa tersebut,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6).

Hal ini, jelas dia, sekaligus jalan keluar mengatasi disparitas pembelajaran daring yang memang bias kelas. "Anak-anak keluarga kaya dapat terlayani, sementara banyak anak-anak dari keluarga miskin tidak terlayani PJJ," katanya.

Meski demikian, Retno mengapresiasi penggunaan dana desa untuk pendidikan di masa pandemi Covid-19 yang dipraktikkan beberapa desa binaan Aliansi Masyarakat Adat Nasional (Aman).

Pasalnya, sebanyak 81 desa di wilayah masyarakat Adat mampu menerapkan PJJ dengan menggunakan dana desa.

“Salah satunya adalah di Desa Bonelemo (Kab. Luwu, Sulawesi Selatan), yang dipimpin Baso sebagai Kepala Desa (Kades),” tutur Retno.

Kedes Baso membenarkan hal itu. Dia menceritakan bahwa ide penggunaan dana desa untuk PJJ daring dilakukan ketika dirinya kedatangan seorang ibu beserta anaknya ke kantor desa.

Ibu tersebut, lanjut Baso, mengeluhkan beban biaya pulsa internet untuk PJJ daring, dan meminta agar anaknya diperbolehkan menggunakan fasilitas kantor desa untuk belajar online.

 “Saya kemudian menindaklanjuti dengan meminta agar bendahara desa menaikkan kapasitas internet kantor desa dan mengumumkan bahwa anak sekolah dan mahasiswa di desa Bonelemo, dapat menggunakan fasilitas kantor desa. Untuk lebih memudahkan proses belajar, saya kemudian meminta bendahara desa juga membeli LCD (proyektor) dan layarnya  untuk digunakan belajar anak-anak jenjang SD,” ujar Baso. 

Dalam proses belajar, sambung dia, laptop kantor desa dan beberapa laptop mahasiswa bisa dipergunakan bersama untuk belajar daring selama PJJ.

Jumlah total laptop dan PC yang dipergunakan untuk PJJ oleh anak-anak desa Bonelemo sebanyak 10 buah.

Di desa itu, setiap hari ada sekitar 20 anak yang belajar dari pagi sampai siang. Lalu, ada 10 mahasiswa yang melakukan proses PJJ di malam hari. 

Proses pembelajaran di balai desa itu juga diawasi oleh Satgas Covid Desa sesuai protocol kesehatan Covid.

“Inisiasi kepala desa yang menggunakan dana desa untuk membantu pembelajaran daring anak-anak di desa tersebut sangat patut di apresiasi dan dipublish agar dapat menjadi inspirasi desa-desa lain di Indonesia,” pungkas Retno.