sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

KPAI kritik Disdik Bengkulu terkait pemakaian LKS

SMA 3 Seluma memakai LKS sebagai solusi atas kendala PJJ secara daring.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Jumat, 11 Sep 2020 10:34 WIB
KPAI kritik Disdik Bengkulu terkait pemakaian LKS
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 365.240
Dirawat 64.032
Meninggal 12.617
Sembuh 289.243

Dinas Pendidikan (Disdik) Bengkulu memeriksa Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Seluma, Nihan, lantaran menjual Lembar Kerja Sekolah (LKS). Kebijakan itu dianggap melanggar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 2 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listiyarti, mencibir langkah Disdik Bengkulu. Pangkalnya, lebih bersemangat memeriksa sekolah yang melakukan diskresi daripada mengatasi masalah pembelajaran jarak jauh (PJJ).

“Menyediakan LKS dan memberikan izin penggunaan LKS sebagai pengganti modul dalam kondisi darurat Covid-19 saat ini, adalah upaya melindungi kepentingan umum. Oleh karena itu, seharusnya Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu menggunakan unsur pemaaf dalam kasus ini, bukan malah menekan sekolah. Kepentingan peserta didik untuk terlayani pembelajaran semestinya menjadi pertimbangan utama," ujarnya via keterangan tertulis, Kamis (11/9).

Dirinya menerangkan, penyediaan dan pemakaian LKS tersebut dilakukan lantaran untuk mengatasi persoalan PJJ secara daring imbas pandemi coronavirus baru (Covid-19). Alasannya, banyak siswa tidak memiliki gawai, masalah kuota, dan jaringan.

Sponsored

Retno melanjutkan, diskresi Kepala SMA 3 Negeri Seluma itu merupakan otonomi sekolah dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Setiap lembaga persekolahan diberikan keleluasaan mengelola pelaksanaan pembelajaran sesuai karakteristiknya dengan tetap mengacu tujuan pendidikan nasional.

Karenanya, dia beranggapan, penggunaan LKS merupakan upaya mencerdaskan peserta didik dengan melayani pembelajaran dalam kondisi penuh keterbatasan. Apalagi, seluruh sekolah di Seluma hingga 9 September belum menerima modul kurikulum darurat yang dijanjikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Seandainya modul sudah didistribusikan ke daerah, mungkin kasus yang menimpa SMAN 3 Seluma tidak akan terjadi. Pihak sekolah pasti tidak perlu menggunakan LKS dalam melayani PJJ anak-anak yang tidak bisa mengikuti pembelajaran daring selama pandemi,” tuturnya.

Berita Lainnya