KPAI sampaikan 14 rekomendasi pembelajaran tatap muka

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan 14 rekomendasi terkait pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas. Pertama, daerah diminta jujur menyampaikan data Covid-19 ketika membuka sekolah dan positivity rate jadi pertimbangan untuk pemenuhan hak hidup, termasuk hak sehat peserta didik.

Kedua, KPAI mendorong pemerintah daerah (pemda) melibatkan ahli penyakit menular untuk meminta pendapat saat memutuskan PTM terbatas. "Jika positivity rate di atas 10% sebaiknya pemda menunda pembukaan sekolah tatap muka," kata Komisioner KPAI Jasra Putra dalam jumpa pers virtual, Minggu (6/6).

Ketiga, KPAI mendorong dukungan alokasi anggaran APBD dan APBN untuk mempersiapkan PTM dan keberlangsungan pendidikan selama pandemi Covid-19. Keempat, KPAI merekomendasikan 5 Siap, yaitu siap daerahnya, siap sekolahnya, siap gurunya, siap orang tuanya dan siap anaknya, untuk menjadi dasar pembelajaran tatap muka terbatas. Jika salah satu tak siap, sebaiknya pembukaan sekolah ditunda.

Rekomendasi kelima, dinas pendidikan dan dinas kesehatan provinsi, kabupaten, dan kota melakukan nota kesepahaman terkait pendampingan sekolah dalam pembelajaran tatap muka. Jasra mengungkapkan, sekolah perlu mendapatkan edukasi dan arahan saat menyusun protokol kesehatan (prokes).

"Keenam, KPAI mendorong daerah membuka sekolah tatap muka setiap jenjang pendidikan secara bertahap. Sedangkan, untuk PAUD dan SD kelas 1-3, sekolah harus memperhatikan kesiapan siswa taat protokol kesehatan," ujar Jasra.

Ketujuh, KPAI merekomendasikan adanya edukasi prokes kepada tenaga pendidikan, siswa, dan orang tua secara komprehensif serta berkelanjutan. Rekomendasi berikutnya, pemda membuka sekolah tatap muka di pulau-pulau kecil atau pelosok yang nol kasus Covid-19 atau positivity rate-nya rendah.

Kesembilan, KPAI mengapresiasi uji coba tatap muka terbatas di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah karena melakukannya dengan hati-hati dan tidak sampai 5% sekolah yang terlibat. Kesepuluh, sambung Jasra, KPAI merekomendasikan kebijakan belajar dari rumah terus diperbaiki. Di sisi lain, sekolah harus menerapkan pembelajaran jarak jauh dan tatap muka terbatas secara bergiliran.

Sebelas, KPAI merekomendasikan pembelajaran tatap muka dengan menekankan pembahasan materi dan praktik yang sulit diterapkan dalam metode pembelajaran jarak jauh. Dua belas, KPAI mendorong, pembelajaran tatap muka memperdayakan guru konseling untuk melayani konsultasi anak yang mengalami tekanan psikologis selama pandemi Covid-19.

Rekomendasi tiga belas, pengawasan pembelajaran tatap muka ditingkatkan dengan mengoptimalkan fungsi pengawas dan komite sekolah. "Terakhir KPAI mendorong keterlibatan dan partisipasi anak dalam pengambilan keputusan terkait anak, khususnya dalam proses pembelajaran tatap muka, serta melakukan edukasi kepada sesama siswa, di antaranya melalui organisasi intra sekolah seperti OSIS dan pramuka," tutup Jasra.

Sebelumnya, Komisioner KPAI Retno Listyarti, mengatakan 79,54% sekolah siap untuk pembelajaran tatap muka. Persentase itu didapat dari pemantauan KPAI terhadap uji coba pembelajaran tatap muka 42 sekolah di tujuh provinsi, termasuk Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat, selama Januari-Juni 2021.

Hasil tersebut naik signifikan daripada kesiapan sekolah tahun lalu. Dalam pengawasan KPAI terhadap 49 sekolah di sembilan provinsi selama 2020, hanya 16,7% yang siap melaksanakan pembelajaran tatap muka.

"Memang di tahun 2021 ini banyak (pemerintah) daerah menganggarkan dukungan terhadap pembukaan sekolah dan hasilnya adalah 79,54%. Jadi kenaikannya luar biasa dari 16,7%," ujarnya.