sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

KPK benarkan kirim salinan SK pegawai tak penuhi syarat ASN

Pegawai yang gagal TWK diminta menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada pimpinannya masing-masing.

Akbar Ridwan
Akbar Ridwan Selasa, 11 Mei 2021 20:54 WIB
KPK benarkan kirim salinan SK pegawai tak penuhi syarat ASN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui telah mengirim salinan Surat Keputusan (SK) Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Pegawai yang Tidak Memenuhi Syarat dalam Rangka Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada atasan 75 pekerja yang dinyatakan gagal TWK.

"Hari ini, KPK telah menyampaikan salinan SK tentang Hasil Asesmen TWK kepada atasan masing-masing untuk disampaikan kepada 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat," ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Juru bicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri, kepada Alinea, Selasa (11/5).

Dalam surat tersebut, dirinya menjelaskan, pegawai diminta menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasannya langsung. Ketentuan itu berlaku sampai adanya keputusan lebih lanjut.

"Ini sesuai dengan keputusan rapat pada 5 Mei 2021 yang dihadiri oleh pimpinan, Dewan Pengawas, dan pejabat struktural," ucapnya.

Menurut Ali, penyerahan pekerjaan dilakukan semata-mata untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas di KPK. Klaimnya, agar tidak terkendala dan menghindari adanya permasalahan hukum berkenaan dengan penanganan kasus yang tengah berjalan.

Sementara itu, Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap, mengatakan, keputusan menyerahkan tugas kepada atasan membuat penyidik dan penyelidik yang gagal asesmen tak bisa melanjutkan tugas mengusut kasus rasuah.

"Ini artinya penyelidik dan penyidik yang TMS (tidak memenuhi syarat) misalnya, tidak bisa lagi melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan dan harus menyerahkan perkaranya kepada atasannya," jelasnya.

Sebelumnya beredar SK Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 yang ditetapkan di Jakarta pada 7 Mei 2021 dan berisi empat keputusan. Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tak memenuhi syarat pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. 

Sponsored

Kedua, memerintahkan kepada pegawai tersebut pada menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan langsungnya sambil menunggu keputusan lebih lanjut. Ketiga, menetapkan lampiran SK sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Terakhir, keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki jika terdapat kekeliruan.

Dalam surat salinan tersebut, tertulis kalau SK juga disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Dewas KPK, dan 75 pegawai KPK yang dinyatakan gagal TWK.

Berita Lainnya