sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

KPK gandeng Polri dan Kemenkumham buru Harun Masiku

KPK sudah mendapat informasi dari Kemenkumham soal Harun Masiku.

Fadli Mubarok
Fadli Mubarok Selasa, 14 Jan 2020 18:57 WIB
KPK gandeng Polri dan Kemenkumham buru Harun Masiku
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 240687
Dirawat 56889
Meninggal 9448
Sembuh 174350

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan pihaknya terus memburu Harun Masiku, kader PDIP tersangka suap kasus pergantian antar waktu anggota DPR yang menyeret Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Menurut Firli, KPK telah meminta bantuan beberapa pihak, termasuk Polri dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Firli mengaku telah mendapatkan informasi dari Kemenkumham ihwal kaburnya Harun ke luar negeri, Singapura.

"Kita sudah dapat informasi dari Kemenkumham. Karena memang Direktorat Jenderal Imigrasi yang memang memiliki kewenangan, yang memiliki informasi lengkap tentang keberadaan seseorang dengan basis perlintasan batas orang masuk dan keluarnya ke Indonesia," ujar Firli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1).

Informasi dari Kemenkumham menyebutkan, Harun telah meninggalkan Indonesia sejak tanggal 6 Januari 2020 lalu. Tepatnya dua hari sebelum Komisioner KPU Wahyu terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Untuk kejelasan lebih lanjut, Firli meminta semua pihak menanyakan kepada Kemenkumham. KPK, kata Firli, intinya tetap akan berkoordinasi terus dengan Polri dan Kemenkumham untuk menangkap calon legislatif 2019-2024 dari PDIP itu.

"Setiap orang yang sudah ditetapkan tersangka itu pasti kita lakukan pencarian," tutup Firli.

Selain Polri dan Kemenkumham, KPK juga akan menggandeng Kedutaan Besar (Kedubes) Indonesia di Singapura dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) ihwal keberadaan Harun di Singapura.

Diketahui, Harun diduga memberi suap senilai Rp900 juta ke Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Wahyu meminta uang tersebut sebagai dana operasional agar Harun ditunjuk sebagai anggota DPR untuk menggantikan Nazarudin Kiemas, yang meninggal dunia sebelum menjalani pelantikan. 

Sponsored

Wahyu dibantu mantan anggota Bawaslu sekaligus kader PDIP Agustiani Tio Fridelina dan seorang kader partai berlambang banteng Saeful Bahri untuk memuluskan niat Harun menjadi anggota DPR melalui skema penggantian antarwaktu (PAW).

KPK telah menetapkan Harun dan Saeful sebagai tersangka pemberi suap. Adapun Wahyu dan Agustiani ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.

Berita Lainnya