KPK butuh representasi kaum hawa di pucuk pimpinan

Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yenti Ganarsih mengatakan tidak akan membeda-bedakan gender dalam menyeleksi para kandidat pimpinan KPK yang baru. Namun demikian, ia mengaku, menginginkan perempuan hadir di pucuk pimpinan KPK. 

"Kalau posisi secara personal, saya ingin sekali perempuan bisa terpilih. Kalau bisa, dua ya. Tetapi, kalau posisi saya sebagai ketua pansel, ya tentu itu tidak bisa langsung saya masukan. Tentu para calon pimpinan itu tidak terlepas dari berbagai tahapan kan, ya," ujar Yenti dalam diskusi di gedung Auditorium Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta Selatan, Senin (29/7).

Meskipun ingin KPK dipimpin perempuan, Yenti mengatakan, proses seleksi capim KPK jilid V akan menyesuaikan dengan tujuan lembaga antirasuah itu. Dia memastikan, pihaknya tak akan membedakan gender dalam tahapan seleksi tersebut.

"Fungsi KPK itu kan pemberantasan, pencegahan, koordinasi, supervisi, dan monitoring. Jadi, kita tidak membedakan apa yang ada di laki-laki maupun perempuan. Perempuan harus memahami itu. Kita pikirkan juga walaupun kita tidak akan berbicara kuota laki-laki ataupun perempuan," ucap dia.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi Yudisial Sukma Violetta berpendapat, representasi perempuan perlu dihadirkan dalam komposisi pimpinan KPK yang baru. Menurut dia, keberadaan perempuan sebagai pemimpin penting di lembaga superbodi itu. 

"Perempuan cenderung mengadopsi ethical leadership style dan juga value. Inilah yang menjadikan perempuan menjadi sangat justified untuk berada di lembaga antikorupsi," ujar Sukma.

Senada dengan Yenti, Sukma juga menganggap minimal perlu ada dua perempuan yang menjadi pimpinan KPK. "Kalau hanya satu, dengan cara ethical leadership style itu tidak mudah untuk harus menghadapi yang style leadership-nya atau value-nya itu maskulin," ujar Sukma.

Hal itu pun diamini oleh Sekjen Transparency International Indonesia Dadang Trisasongko. Dia menilai, representasi perempuan perlu diperjuangkan karena perempuan adalah kelompok yang paling dirugikan oleh korupsi.

"Dari urusan korupsi yang kita urus sehari-hari ini sebagian besar korbannya adalah perempuan, terutama yang terkait pelayanan publik apakah itu kesehatan, pendidikan, dan lain-lain," kata Dadang.

Namun demikian, Dadang mengingatkan agar Pansel Capim KPK tidak hanya memperhatikan persoalan gender. Menurut Dadang, integritas capim KPK harus tetap menjadi prioritas yang utama dalam menjaring para peserta.

"Mutlak untuk badan antikorupsi itu independensi menjadi sangat penting. Dan, integritas adalah pilar terpenting dari independensi itu tadi dan independensi orang," ujar Dadang.