sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

KPK butuh waktu sebulan hitung isi amplop Bowo Sidik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk menghitung amplop berisi uang sita Bowo Sidik Pangarso.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Kamis, 23 Mei 2019 19:37 WIB
KPK butuh waktu sebulan hitung isi amplop Bowo Sidik
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk menghitung amplop berisi uang sita Bowo Sidik Pangarso.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengaku, uang yang disita dari tangan Kader Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso untuk serangan fajar Pemilu 2019 telah rampung dihitung. Secara keseluruhan, kardus berisi amplop uang yang diamankan KPK berjumlah 84 kardus dan dua kontainer plastik pasca operasi tangkap tangan (OTT) Bowo.

"Seluruh kardus tersebut sudah dibuka oleh penyidik bersama tim, waktu membukanya cukup lama, sekitar satu bulan lebih. Penghitungan dilakukan sejak 29 Maret hingga 10 Mei 2019," kata Febri, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (23/5).

Febri mengakatan, KPK sangat berhati-hati dalam menghitung uang tersebut. Pasalnya, pihaknya perlu memastikan agar semua uang di dalam amplop itu dapat terhitung.

Dikatakan Febri, uang di dalam amplop itu berisi pecahan Rp20.000 hingga Rp50.000. Total uang yang dihitung dari amplop tersebut mencapai Rp8,45 miliar.

"Sebagian besar uang dalam pecahan Rp20.000," katanya.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Bowo sebagai tersangka dalam kasus suap pelaksanaan kerja sama pengangkutan bidang pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dengan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) dan penerimaan lain yang terkait jabatan.

KPK menduga Bowo bersama rekannya Indung telah menerima uang dari Marketing Manager PT HTK Asty Winasti.

Sponsored

Dalam konstruksi perkara kasus itu, dijelaskan bahwa pada awalnya perjanjian kerja sama penyewaan kapal PT HTK sudah dihentikan.

Namun, terdapat upaya dari PT HTK agar kapalnya dapat digunakan kembali untuk kepentingan distribusi pupuk PT Pupuk Indonesia. Untuk merealisasikan hal tersebut, pihak PT HTK meminta bantuan kepada Bowo Sidik Pangarso.

Kemudian, pada 26 Februari 2019 dilakukan nota kesepahaman (MoU) antara PT PILOG (Pupuk lndonesia Logistik) dengan PT HTK. Salah satu poin MoU itu ialah pengangkutan kapal milik PT HTK yang digunakan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero).

KPK menduga Bowo menerima fee dari PT HTK atas biaya angkut yang ditetapkan US$2 per metric ton.

Sebelumnya, diduga telah terjadi enam kali penerimaan di berbagai tempat seperti rumah sakit, hotel, dan kantor PT HTK sebesqr Rp221 juta dan US$85.130.

KPK menduga, uang tersebut telah diubah Bowo ke dalam pecahan Rp50.000 dan Rp20.000, sebagaimana ditemukan tim KPK dalam amplop di PT Inersia Jakarta.

Dalam temuam itu, KPK pun mengamankan 84 kardus yang berisi sekitar 400.000 amplop berisi uang. Uang itu diduga dipersiapkan Bowo untuk "serangan fajar" pada Pemilu 2019. Pada saat itu, Bowo terdaftar dalam pencalonan anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Tengah II.

Berita Lainnya