KPK cegah calon kepala daerah saling jegal karena kasus korupsi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri akan memetakan semua bakal calon kepala daerah yang akan maju di Pilkada serentak 2020. Tujuanya, agar diketahui bakal calon kepala daerah yang terindikasi mengarah ke kasus korupsi, sehingga bisa diselesaikan. 

Firli mengaku pemetaan ini untuk mencegah adanya calon kepala daerah yang dipanggil KPK untuk dimintai keterangan. Untuk itu, sebelum Pilkada serentak 2020, KPK berjanji akan menyelesaikan semua kasus yang mengarah ke tindak pidana korupsi.

"Supaya kami dianggap netral, jangan dianggap tak netral," tuturnya usai memberi pengarahan dalam acara rapat koordinasi dan sinergi penyelenggara pemerintah daerahdi Jawa Timur, di Grand City Surabaya, Kamis (9/1). 

Firli menegaskan, jika tidak segera dipetakan, maka calon yang terindikasi terkena kasus dimanfatkan lawannya politiknya untuk menjatuhkan. Momen ini biasanya dimanfaatkan lawan politik ketika sudah masuk daftar calon tetap.

"Ketika sudah masuk daftar pasangan tetap, pasti ada laporan yang aneh-aneh. Lalu kami tangani, pasti kami disebut tidak netral," ujarnya

Pihaknya meminta Kapolda Jatim, Irjen Pol Luki Hermawan dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim, Mohamad Dhofir agar sedari awal mewaspadai manuver pihak tertentu yang memanfaatkan kasus korupsi untuk menjatuhkan lawan politiknya. 

"Titip Pak Kapolda sama Pak Kajati, kalau ada kasus korupsi atau kasus apapun yang sekarang ada di 19 kabupaten itu segera diselesaikan," ujar Firli.

Firli juga berencana akan mengumpulkan seluruh bakal calon yang maju Pilkada 2020. Tujuannya untuk memberikan arahan terhadap langkah pencegahan kasus korupsi. 

Mengingat tertangkap tangannya Bupati Sidoarjo Saiful Ilah di awal 2020, membuktikan bahwa masih ada kepala daerah yang memainkan korupsi. Dengan begitu, KPK berharap tidak ada lagi kasus korupsi yang menjerat kepala daerah

"Hari ini kami ditanya kok ada dua (Bupati Saiful Ilah dan Komisoner KPU Wahyu Setiawan) yang ditangkap tangan. Itu adalah gambaran kita yang harus kita benahi. Ternyata masih ada kepala daerah yang bermain-main di pengadaan barang dan jasa, di administrasi," pungkasnya.