KPK dinilai lebih berhak usut skandal Jiwasraya

Direktur Sabang-Merauke, Syahganda Nainggolan mempertanyakan peran KPK dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Diperkirakan kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp13,7 triliun. 

Ia merasa heran lantaran baru kali ini lembaga antirasuah tersebut tidak ikut campur mengusut kasus korupsi Jiwasraya yang ditaksir mencapai triliunan rupiah itu.

"Baru kali ini KPK tidak ikut campur urusan yang sampai puluhan triliunan rupiah," kata Syahganda dalam sebuah diskusi di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (5/3).

Menurut Syahganda, untuk urusan praktik lancung seharusnya KPK-lah yang berhak mengusut tuntas dalam konteks hukum ketimbang Kejaksaan Agung (Kejagung).

Apalagi kasus Jiwasraya, lanjut dia, merupakan kasus dengan kerugian terbesar dibandingkan dari kasus-kasus mega skandal korupsi yang pernah ada pasca-reformasi.

Sebagai contoh kasus pembobolan Bank Bali di era Presiden BJ Habibie dan pembobolan Bank Century di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kalau dibandingkan masa Habibie itu cuma 400 miliar dolar (Amerika Serikat), semua orang Indonesia heboh. Zaman SBY Bank Century Rp6,7 triliun orang bilang sudah gila Indonesia. Sekarang, kita gila semua," kata aktivisis era Orde Baru (Orba) itu.

Selain KPK, Syahganda juga mempertanyakan peran DPR yang hingga sekarang masih belum membentuk Panitia Khusus (Pansus). Padahal Pansus lebih efektif dibandingkan dengan Panitia Kerja (Panja).

Oleh sebab itu, Syahganda memprediksi kasus Jiwasraya ini tidak akan pernah terungkap hingga ke akar permasalahannya.

"Jadi kalau yang digunakan instrumennya adalah Jiwasraya, ini bisa berhadapan bagaimana menggali dana-dana politik. Itu sudah hukum kekuasaan, enggak bicara lagi itu fitnah, karena trennya meningkat dari zaman Habibie, SBY dan sekarang angkanya luar biasa," pungkas dia.