sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

KPK duga hasil suap izin ekspor benur untuk beli rumah

Hal ini diusut dengan memeriksa tiga saksi pada Senin (22/2).

Akbar Ridwan
Akbar Ridwan Selasa, 23 Feb 2021 07:09 WIB
KPK duga hasil suap izin ekspor benur untuk beli rumah
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.341.314
Dirawat 153.074
Meninggal 36.325
Sembuh 1.151.915

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga uang hasil kasus terkaan suap izin ekspor benih lobster atau benur untuk membeli dua rumah. Hal itu sebagaimana pemeriksaan saksi karyawan swasta, Jaya Marlian dan Yusuf Agustinus, serta seorang petani, Zulhijar, Senin (22/2).

Pelaksana Tugas (Plt.) Juru bicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikrim mengatakan, satu rumah berlokasi di Jakarta Selatan (Jaksel) yang kini dimiliki tersangka Andreau Misanta Pribadi (APM), selaku Staf Khusus bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (EP).

"Jaya Marlian didalami pengetahuannya terkait dengan transaksi jual beli rumah milik tersangka AMP yang berlokasi di wilayah Cilandak, Jaksel, yang diduga sumber uang untuk pembeliannya dari para ekspoktir yang memperoleh izin ekspor benur tahun 2020 di KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan)," ujarnya.

Transaksi kedua, didalami penyidik lewat saksi Yusuf dan Zulhijar. Akan tetapi, Ali tidak memerinci lokasi rumah yang dimaksud.

"Didalami pengetahuannya terkait pembelian rumah milik saksi Yusuf Agustinus oleh tersangka AMP yang diduga sumber uang untuk pembeliannya dari para eksportir yang memperoleh izin ekspor benur tahun 2020 di KKP," ucapnya.

Pada kasusnya, Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPP), Suharjito (SJT), didakwa menyuap Edhy US$103.000 dan Rp706 juta. Suharjito diterka menyogok agar proses rekomendasi persetujuan pemberian izin budi daya untuk perusahaannya dipercepat sebab menjadi salah satu syarat pemberian izin ekspor benur.

Dalam dakwaannya, Suharjito memberikan uang tersebut lewat Staf Khusus Edhy, Andreau Misanta Pribadi dan Safri; Sekretaris Pribadi Edhy, Amiril Mukminin; staf istri Edhy, Ainul Faqih; dan Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia (PLI) cum pendiri PT Aero Citra Kargo (ACK), Siswadhi Pranoto Loe.

Karena perbuatannya, Suharjito didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Atau kedua, Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sponsored

Sedang Edhy, Safri, Andreau, Amiril, Ainul, dan Siswadhi ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Selain dari Suharjito, Edhy juga disangkakan menerima duit dari beberapa perusahaan eksportir benur, yang sebelumnya diduga ditampung PT ACK.

Atas perbuatannya, para tersangka penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berita Lainnya

1 tahun penanganan Covid-19: Masih banyak PR

Selasa, 02 Mar 2021 07:17 WIB

Perpres 10/2021 Batasi Peredaran Miras Ilegal

Selasa, 02 Mar 2021 13:00 WIB

1 tahun penanganan Covid-19: Masih banyak PR

Selasa, 02 Mar 2021 07:11 WIB