sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

KPK geledah kantor BPKS terkait kasus Gubernur Aceh

Penyidik KPK menyita sejumlah dokumen dalam penggeledahan ini.

Gema Trisna Yudha
Gema Trisna Yudha Jumat, 10 Agst 2018 23:30 WIB
KPK geledah kantor BPKS terkait kasus Gubernur Aceh
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 3293
Dirawat 2761
Meninggal 280
Sembuh 252

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS). Penggeledahan dilakukan terkait kasus suap Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) yang melibatkan Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf.

"KPK melakukan penggeledahan di Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Aceh. Penggeledahan dilakukan mulai 09.30 WIB hingga sore," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Jumat (10/8).

Dia menerangkan, sejumlah dokumen disita dalam penggeledahan tersebut. Dokumen-dokumen tersebut terkait Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dan dokumen Aceh International Marathon (AIM) dari Kantor BPKS.

KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Bener Meriah, Ahmadi, sebagai saksi untuk tersangka Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf, terkait dugaan suap pengalokasian dan penyaluran dana otonomi khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018.

"KPK mengonfirmasi pengetahuan saksi terkait dengan aliran dana untuk suap dalam perkara ini," kata Febri.

Sebagai pihak yang diduga menerima suap, Irwandi Yusuf, Hendri Yuzal, dan Teuku Saiful Bahri, disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau Pasal 12 Huruf b atau Pasal 11 UU No. 31/1999 yang diubah dengan UU No. 20/2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Ahmadi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001.

Sumber: Antara

Sponsored
Berita Lainnya