KPK geledah Kantor Kementerian Agama Gresik

Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian Agama Gresik, Jawa Timur. Penggeledahan ini terkait dugaan suap jual beli jabatan di Kemenag yang melibatkan Ketua Umum PPP Romahurmuziy. 

"Sejak pagi ini, 20 Maret 2019, Penyidik berada di Gresik untuk melakukan penggeledahan di satu lokasi, yaitu Kantor kementerian Agama Gresik," kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah, Rabu (20/3). 

Dari lokasi tersebut tim mengamankan sejumlah dokumen terkait seleksi dan pengisian jabatan. 

Selain itu, penggeledahan masih berlangsung sampai siang ini. Tim KPK masih perlu mencari sejumlah barang bukti terkait kasus ini. 

Sebelumnya, KPK telah melakukan penggeledahan tiga ruangan di Kemenag, yakni ruang Menteri Agama, ruang Sekretaris Jenderal Kemenag dan ruang Kepala Biro Kepegawaian Kemenag. Sementara penggeledahan di kantor DPP PPP, penyidik juga menggeledah ruang Ketua Umum PPP, bendahara umum dan ruang yang memuat informasi dan administrasi.

Dari tiga ruang yang digeledah, KPK menemukan beberapa dokumen yang berkaitan dengan suap pengisian jabatan di Kemenag. Selain penyitaan berupa uang, tim penyidik KPK juga dokumen terkait

"Di Kemenag diamankan sejumlah dokumen terkait seleksi kepegawaian. Mulai dari tahapan-tahapan dan juga hasil dari seleksi kepegawaian tersebut. Selain itu dokumen hukuman disiplin yang diberikan kepada salah satu tersangka yang kemudian dipilih jadi Kanwil Kemenag Jatim," ucap Febri.

Sedangkan di kantor DPP PPP, KPK menyita dokumen terkait posisi Romi sebagai Ketua Umum PPP. Dokumen tersebut, lanjut Febri akan dipelajari KPK untuk membangun konstruksi kasus dengan baik.

Dokumen yang disita itu, akan membantu untuk membuat konstruksi kasusnya. Diduga, ada pihak yang tidak memiliki kewenangan dalam menentukan pengisian jabatan secara formal, namun bisa mengintervensi keputusan pengisian jabatan di Kemenag.

KPK menduga ada kerja sama antara pihak lain di luar kementerian agama dengan pihak internal Kemenag. Termasuk mereka yang punya jabatan politik.