KPK harapkan desa fiktif di Konawe jadi peringatan bagi pemerintah

Pemerintah diharapkan dapat melakukan pengawasan lebih ketat dalam penyaluran dana desa, untuk menghindari munculnya desa fiktif. Dugaan desa fiktif di Konawe, Sulawesi Tenggara, diharapkan dapat menjadi peringatan bagi pemerintah agar hal yang sama tidak muncul di daerah lain. 

"Saya kira ini juga perlu menjadi warning dan bisa menjadi semacam refleksi untuk melihat apakah praktik yang sama juga terjadi di tempat lain," kata Kepala Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (12/11).

Menurutnya, tindakan yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi penyalahgunaan anggaran dana desa, dapat dilakukan dengan pendekatan pencegahan atau audit investigative.

Febri pun menyatakan pihaknya siap untuk membantu kepolisian guna mengusut kasus dugaan desa fiktif. Menurutnya, langkah itu dapat dilakukan guna menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi KPK. 

Dikatakan Febri, KPK bersama Polda Sulawesi Tenggara saat ini masih mendalami munculnya desa bermasalah di provinsi Sulawesi Tenggara. Setidaknya, saat ini terdapat 34 desa bermasalah yang teridentifikasi Polda Sulawesi Tenggara bersama KPK. Tiga desa di antaranya teridentifikasi sebagai desa fiktif.

"Apakah mungkin berkembang lebih lanjut, mungkin saja sepanjang nanti penyidik melihat ada bukti yang cukup kuat dan masuk menjadi wilayah hukum dari penyidik Polda tersebut," katanya.

Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, pihaknya tidak menemukan adanya desa fiktif di Konawe. Meski demikian, dia tak merincinya dan mengatakan hal tersebut akan dijelaskan oleh tim investigasi.

"Kita tunggu penjelasan hasil investigasi, saya selalu bicara pada perspektif data yang dimiliki oleh Kementerian Desa. Kalau dengan merujuk data yang ada, kita kan punya sistem informasi bangun desa dan lengkap di situ laporan 2-3 bulanan desa," kata Abdul Halim di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta.

Halim mengaku bahwa desa-desa yang disebut fiktif tersebut tetap berwujud desa, lengkap dengan penduduk.

"Termasuk yang di Konawe itu. Tetapi kita tidak tahu di luar big data yang kita miliki apakah kemudian ada terselip termasuk yang di Konawe itu. Apakah kemudian ada terselip, kita juga menunggu, tapi terus kita update setiap hari, kita check and recheck kita tidak menemukan di Konawe itu," ungkap Halim.