sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Alasan kemanusiaan, KPK hormati rencana pembebasan koruptor Yasonna

Pembebasan napi koruptor merupakan respons kemanusiaan saat pandemi Covid-19.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Kamis, 02 Apr 2020 10:34 WIB
Alasan kemanusiaan, KPK hormati rencana pembebasan koruptor Yasonna
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 23165
Dirawat 15870
Meninggal 1418
Sembuh 5877

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron meminta Meteri Hukum dan HAM (Menkumham) untuk tidak mengabaikan keadilan dalam membebaskan narapidana koruptor dengan merevisi salah satu peraturan pemerintah (PP).

Meski demikian, Ghufron menyambut positif rencana Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tersebut.

Adapun aturan yang dimaksud, yakni PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

"Itu yang saya garis bawahi, asal tetap memperhatikan aspek tujuan pemidanaan dan berkeadilan," kata Ghufron di Jakarta, Kamis (2/4).

Diketahui, rencana revisi aturan itu ditujukan agar narapidana khusus, seperti koruptor dan narkotika, dapat dibebaskan bersama 30.000 tahanan lain.

Tujuannya, untuk menekan tingkat penularan coronavirus diaease 2019 atau Covid-19 di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Adapun proses pembebasan narapidana koruptor yang diinginkan Yasonna adalah melalui mekanisme asimilasi dengan syarat telah berusia di atas 60 tahun, serta telah menjalani 2/3 masa pidana.

Ghufron menyambut positif rencana tersebut. Pasalnya, remisi itu mendukung kebijakan pemerintah ihwal jaga jarak sosial atau social distacing untuk mencegah penularan Covid-19 di dalam lapas.

Sponsored

Terlerbih, kapasitas lapas sudah overkapasitas lebih dari 300%. "Ini kan bukan remisi kondisi normal, ini respons kemanusiaan sehingga kacamata kemanusiaan itu yang dikedepankan. Bagaimana itu wilayahnya Kemenkumham. Kami menghormati itu," kata dia.

Menurutnya, pertimbangan kebijakan tersebut didasarkan pada asas kemanusiaan. "Ini adalah murni pertimbangan kemanusiaan. Bagaimanapun kita tetap harus mempertimbangkan nilai kemanusiaan bagi napi," papar Ghufron.

Sebelumnya, Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan, Ali Fikri meminta Menkumham untuk tidak memberikan kemudahan pembebasan bagi narapidana koruptor dengan merevisi PP tersebut.

KPK mengaku tidak pernah dimintai pendapat tentang materi yang akan dimasukan dalam revisi PP tersebut.

"KPK berharap jika dilakukan revisi PP tersebut tidak memberikan kemudahan bagi para napi koruptor, mengingat dampak dan bahaya dari korupsi yang sangat merugikan negara dan masyarakat," kata Ali Fikri, dalam keterangannya hari ini.

Seharusnya, sambung Fikri, Menkumham dapat mengkaji secara matang terlebih dahulu sebelum melakukan revisi PP tersebut.

"Apabila fokus pengurangan jumlah napi untuk mengurangi wabah bahaya covid-19 terkait kasus korupsi,, maka Kemenkumham menurut kami semestinya perlu menyampaikan kepada publik secara terbuka, sebenarnya napi kejahatan apa yang overkapasitas di lapas saat ini," pungkas dia.

Berita Lainnya