sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

KPK izinkan Wahyu Setiawan tinggalkan rutan ikuti sidang DKPP

Pelaksanaan sidang etik dilakukan lantaran belum ada SK pemberhentian dari Presiden Jokowi untuk Wahyu Setiawan.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Rabu, 15 Jan 2020 10:12 WIB
KPK izinkan Wahyu Setiawan tinggalkan rutan ikuti sidang DKPP

Pelaksana tugas Juru Bicara Bidang Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri, menyatakan pimpinan KPK telah memberikan izin pada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan untuk meninggalkan rutan. Tersangka kasus dugaan suap penetapan anggota DPR RI dari PDIP melalui mekanisme penggantian antarwaktu atau PAW itu, akan menjalani sidang etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP.

"Sudah ada izin dari pimpinan. KPK akan memfasilitasi keperluan kegiatan dimaksud," kata Ali Fikri saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu (15/1).

Perkara dugaan pelanggaran etik terhadap Wahyu dilaporkan oleh ketua dan anggota Bawaslu, yaitu Abhan, Ratna Dewi Pettalolo, Fritz Edward Siregar, Rahmat Bagja, dan Mochammad Afifuddin. Perkara itu teregristrasi dengan nomor 01-PKE-DKPP/I/2020.

Dalam pokok laporan itu, pimpinan Bawaslu menganggap Wahyu telah melanggar sumpah jabatan dan prinsip mandiri lantaran telah menerima suap dari seorang caleg PDIP Harun Masiku. Bahkan, Wahyu dinilai tidak bersikap profesional dengan tindakan menerima uang panas tersebut.

Pelaksana tugas Ketua DKPP Muhammad mengatakan, pelaksanaan sidang etik dilakukan karena Presiden Joko Widodo belum menerbitkan surat keputusan pemberhentian terhadap Wahyu. Meskipun, Wahyu telah mengajukan surat pengunduran diri pada 10 Januari 2020. 

Setelah diterima pihak KPU, surat pengunduran diri tersebut diserahkan kepada Presiden Joko Widodo, DPR RI, dan DKPP.

"Secara administratif kalau presiden belum menerbitkan SK pemberhentian, berarti dia masih komisioner, kan dia baru mengajukan diri," kata Muhammad di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1).

Wahyu Setiawan ditangkap dalam operasi tangkap tangan alias OTT yang dilakukan KPK pada 8 Januari 2020. Ia menerima suap ratusan juta untuk mengubah ketetapan KPU ihwal pengganti caleg PDIP Nazarudin Kiemas di DPR RI, yang meninggal sebelum dilantik menjadi anggota dewan.

Sponsored

Wahyu diketahui meminta dana operasional senilai Rp900 juta untuk menetapkan caleg PDIP Harun Masiku, sebagai pengisi kursi Nazarudin.

KPK telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus ini. Selain Wahyu dan Harun, KPK juga menetapkan dua tersangka lain, yaitu caleg PDIP sekaligus mantan anggota Badan Pengawas Pemilu Agustiani Tio Fridelina dan seorang kader PDIP Saeful. 

Sebagai pihak penerima suap, Wahyu dan Agustiani disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lalu, Harun dan Saeful selaku pemberi suap, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berita Lainnya