KPK jawab Tito Karnavian yang bilang OTT bukan prestasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, ihwal anggapan operasi tangkap tangan (OTT) yang menyasar kepala daerah bukanlah suatu hal prestasi.

Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah, menganggap pernyataan tersebut ditujukan untuk mengupayakan pemetaan masalah terkait maraknya kepala daerah yang terjaring operasi senyap. 

"Kami mencoba berprasangka baik, pernyataan tersebut lebih sebagai upaya pemetaan masalah dan otokritik yang sedang dilakukan Kemendagri terkait korupsi Kepala Daerah," kata Febri kepada wartawan, Senin (18/11).

Berdasarkan catatan KPK, setidaknya terdapat 49 dari 120 kepala daerah yang telah diproses KPK telah melakukan praktik lancung, baik menerima suap, korupsi pengadaan barang, maupun pencucian uang hasil suap dan korupsi.

"Jika tidak ada pengungkapan kasus korupsi daerah seperti ini, bukan tidak mungkin banyak pihak akan berpikir kondisi sedang baik-baik saja. Bahkan, terkait pendanaan dalam kontestasi politik tidak menjadi perhatian yang serius," 

Untuk itu, kata Febri, pihaknya secara optimal terus berupaya melakukan tugas penindakan dan pencegahan. Menurut Febri, KPK setidaknya tengah mengupayakan tiga pencegahan utama terkait meminimalisir penyelewengan kewenangan kepala daerah.

Pertama, menggagas program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Kosupgah) di seluruh daerah. Kedua, mengupayakan  penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Ketiga, pengupayaan pencegahan di sektor politik, termasuk terkait pendanaan politik.

"Upaya pencegahan itu dilakukan, selain agar resiko korupsi bisa lebih ditekan, KPK juga berharap masyarakat lebih menikmati anggaran yang dialokasikan ke daerah," ucapnya.

Di samping itu, kata Febri, tujuan tersebut agar mewujudkan sistem demokrasi untuk meminimalisir praktik lancung. Untuk itu, dia berharap, mantan Kapolri itu dapat secara serius menjadi partner yang kuat untuk mencegah korupsi di daerah. 

"Tiga hal pokok upaya pencegahan yang digagas KPK tersebut sangat membutuhkan kontribusi kongkrit dari Kemendagri dan instansi terkait lainnya. Dengan catatan, jika kejahatan telah terjadi dan buktinya cukup, penegak hukum tidak boleh kompromi apalagi membiarkan kejahatan terjadi, apalagi tindak pidana korupsi yanh merupakan kejahatan luar biasa," ucap Febri.

Dikabarkan sebelumnya, Tito Karnavian mengatakan OTT KPK yang menyasar kepala daerah bukan suatu prestasi yang hebat. Demikian disampaikan mantan Kapolri itu saat rapat bersama Komite I DPD di Kompleks Parlemen Senayan.

Menurutnya, sistem politik yang membutuhkan biaya tinggi akan membuka peluang pimpinan daerah melakukan praktik rasuah. Sehingga, amat mudah untuk meringkus kepala daerah yang melakukan korupsi.