sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Hukuman koruptor dipangkas MA, KPK: Marak setelah ditinggal Artidjo

KPK minta MA memuat legal reasoning dalam setiap keputusannya.

Akbar Ridwan
Akbar Ridwan Selasa, 29 Sep 2020 11:51 WIB
Hukuman koruptor dipangkas MA, KPK: Marak setelah ditinggal Artidjo
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 381.910
Dirawat 63.733
Meninggal 13.077
Sembuh 305.100

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan, seharusnya Mahkamah Agung (MA) memuat legal reasoning atau penalaran hukum dalam keputusannya. Hal itu disampaikan Nawawi terkait pemangkasan hukuman 20 koruptor oleh MA.

"Khususnya putusan Peninjauan Kembali (PK), yaitu legal reasoning pengurangan hukuman-hukuman dalam perkara-perkara a quo," kata Nawawi kepada wartawan, Selasa (29/9).

Menurut Nawawi, itu diperlukan agar tidak menimbulkan kecurigaan publik atas pemotongan masa hukuman koruptor.

"Terlebih putusan-putusan PK yang mengurangi hukuman ini, marak setelah Gedung MA ditinggal sosok Artidjo Alkostar. Jangan sampai memunculkan anekdot hukum: bukan soal hukumnya, tapi siapa hakimnya," jelasnya.

Sebelumnya, Pelaksana tugas Juru Bicara bidang Penindakan KPK Ali Fikri, menyayangkan banyaknya PK koruptor yang dikabulkan oleh MA. Sepanjang 2019-2020, lembaga antirasuah itu mencatat ada 20 koruptor yang masa hukumannya dipangkas.

"Sekalipun setiap putusan majelis hakim haruslah dihormati, KPK berharap fenomena ini tidak berkepanjangan," ujarnya beberapa waktu lalu.

Menurut Ali, pemangkasan kurungan koruptor bakal berdampak buruk dihadapan masyarakat. Bahkan bisa mengikis tingkat kepercayaan publik kepada lembaga pengadilan.

"Selain itu efek jera yang diharapkan dari para pelaku korupsi tidak akan membuahkan hasil. Ini akan semakin memperparah berkembangnya pelaku korupsi di Indonesia," ucapnya.

Sponsored
Berita Lainnya