KPK kembali periksa Bupati Bekasi soal suap Meikarta

Bupati non-aktif Bekasi periode 2017-2022, Neneng Hassanah Yasin (NHY), kembali diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Selain NHY, KPK juga mengagendakan pemeriksaan terhadap tersangka lain, yaitu Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi (NR).

"Keduanya diperiksa sebagai tersangka," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (11/1).

Pada Jumat (4/1) lalu, Neneng Hassanah telah mengembalikan uang senilai Rp2 miliar, yang diduga berasal dari hasil suap pengurusan izin pembangunan proyek Lippo Group, Meikarta, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dengan pengembalian tersebut, Neneng Hassanah telah mengembalikan total uang Rp8 miliar. Uang tersebut ditampung di rekening milik KPK, untuk selanjutnya menjadi bahan pembuktian.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan sembilan orang tersangka yang terdiri dari unsur pejabat dan PNS di Bekasi, serta pihak swasta. 

Mereka adalah Bupati Bekasi periode 2017-2022 Neneng Hasanah Yasin (NNY), Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi Sahat ‎MBJ Nahor (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi Dewi Tisnawati (DT) dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi (NR).

Sedangkan tersangka dari pihak swasta adalah Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), konsultan Lippo Group Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ).

Bupati Bekasi Neneng Hassanah dan kroni-kroninya diduga menerima hadiah atau janji suap dari pengusaha, untuk memuluskan proses pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta seluas 774 hektar. Suap dimulai dengan pemberian uang commitment fee dengan total Rp13 miliar melalui sejumlah Dinas. Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Bupati Bekasi dan kroni-kroninya baru sekitar Rp7 miliar.