KPK konfirmasi dana kampanye ke mantan anggota DPRD Banjar

Mantan anggota DPRD Kota Banjar, Rosidin, dicecar pertanyaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan rasuah proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar Tahun Anggaran 2012-2017. Kemarin, dia dipanggil menjadi saksi dalam perkara tersebut.

"Rosidin, mantan Anggota DPRD Kota Banjar dikonfirmasi terkait dugaan aliran dana untuk biaya kampanye," ujar Pelaksana tugas Juru Bicara bidang Penindakan KPK Ali Fikri secara tertulis, Rabu (11/11).

Pada kasus yang sama lembaga antisuap juga memeriksa tiga saksi lainnya. Asda II Sekretariat Daerah Kota Banjar Agus Eka Sumpena, dikonfirmasi mengenai proses pengelolaan anggaran di Pemerintah Kota Banjar.

Wiraswasta Acep Iwan Nugraha, dikonfirmasi mengenai adanya aliran transaksi keuangan pada pihak tertentu yang terkait dengan perkara ini. Sementara lewat pengurus CV Mutiara Prima Entus, penyidik mengonfirmasikan proyek yang dikerjakan oleh Dinas PUPR Pemkot Banjar.

"Uu Kusnahendar selaku Direktur PT Sentosa Ultra Gasindo Prima, tidak hadir dan akan dilakukan penjadwalan kembali," jelasnya.

Sebagai informasi, KPK membuka penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar 2012-2017.

Proses penanganan perkara itu ditandai dengan kegiatan penggeledahan dua lokasi di Kota Banjar, Jawa Barat, Jumat (10/7). Adapun lokasi yang disisir ialah Pendopo Wali Kota Banjar dan kantor Dinas PUPR Kota Banjar.

KPK belum dapat mengumumkan para pihak yang telah ditetapkan tersangka. Hal itu lantaran bertentangan dengan kebijakan baru Komjen Firli Bahuri selaku Ketua KPK.

"Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa kebijakan Pimpinan KPK terkait ini adalah pengumuman tersangka dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan," kata Ali dalam keterangannya, Jumat (10/7).