KPK laksanakan Program PAKU Integritas di 10 kementerian

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan Program Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kegiatan berupa pembekalan antirasuah untuk pejabat dan pasangannya itu bertempat di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Kamis (3/6).

Ketua KPK, Firli Bahuri, mengingatkan, penyelenggara negara harus mendasarkan pada prinsip untuk kepentingan bangsa dan negara serta menjauhi tindak pidana korupsi dalam menjalankan tugas.

“KPK melakukan upaya pencegahan yang salah satunya diimplementasikan melalui pendidikan untuk membangun integritas. Penyelenggara negara yang berintegritas tidak akan korupsi," katanya secara tertulis.

Setelah pembukaan, sesi pembekalan dilanjutkan dengan agenda terpisah bagi penyelenggara negara dan pasangannya. Para pasangan mengikuti paparan tentang pencegahan korupsi berbasis keluarga yang disampaikan Direktur Jejaring Pendidikan, Aida Ratna Zulaikha.

Sedangkan bagi pejabatnya, dilanjutkan dengan diskusi terkait upaya inisiatif strategis, capaian, tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pemberantasan rasuah, serta upaya pembangunan sistem dan integritas di Kementerian ESDM.

Sementara itu, Menteri ESDM, Arifin Tasrif, menyampaikan, upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan pihaknya. Dia menyadari dengan kewenangan yang diamanatkan pada kementeriannya, masih ada celah dan potensi terjadinya praktik lancung.

Beberapa sektor yang masih rawan dan bisa menyebabkan korupsi, antara lain pada perizinan, pelaksanan proyek-proyek APBN, dan kegiatan lainnya.

"Kami berusaha mencegah korupsi dengan sistem yang baik. Kami sudah ada kerja sama dengan Deputi Pencegahan, ada sembilan item yang saat ini sedang disiapkan untuk dapat diselesaikan dan diimplementasikan,” katanya.

Tasrif juga memaparkan sejumlah tantangan dan kendala yang dihadapi Kementerian ESDM, antara lain masih ada laporan internal ataupun eksternal tentang dugaan penerimaan gratifikasi. Selain itu, tantangan dalam bentuk perizinan, prosedur, regulasi, dan remunerasi ASN yang belum ideal.

Dalam jumpa pers, ada 10 kementerian yang ikut program tersebut selama 2021. Selain Kementerian ESDM, menurut Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, kementerian lainnya ada dalam fokus area pangan, hukum, birokrasi, dan politik.

"Sepuluh kementerian tersebut akan bergilir kami lakukan brief eksekutif, yaitu memberikan ceramah, dialog, dan juga meningkatkan komitmen-komitmen bersama untuk meningkatkan integritas dari dirinya sendiri untuk tidak melakukan korupsi," ujarnya.

Ghufron menambahkan, brief eksekutif bakal ditindaklanjuti dengan diklat untuk pejabat eselon I dan II. Program itu diklaim sesuai strategi KPK dalam pemberantasan dan pencegahan rasuah.

"Kenapa kami laksanakan juga kepada pasangan masing-masing? Karena kami dalam beberapa penelitian dan juga kasus yang kami tangani, ada indikasi bahwa korupsi itu juga tumbuh karena tuntutan keluarga, tapi di sisi lain sebaliknya juga, bahwa integritas itu kuat karena integritas di keluarga kuat," katanya.