KPK: Materi asesmen tes wawasan kebangsaan disusun BKN dan 5 instansi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi pemberitaan materi asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dinilai tidak relevan dengan tugas. Pelaksana tugas Juru Bicara bidang Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan, lembaga antirasuah bukan penyelenggara asesmen tersebut.

Menurut Ali, pelaksanaannya digelar Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang melibatkan lima instansi lain. Adapun lembaga yang dimaksud, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat, Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Semua alat tes berupa soal dan materi wawancara disusun oleh BKN bersama lembaga-lembaga tersebut," katanya Ali dalam keterangannya, Jumat (7/5).

Sebelum wawancara, sambung Ali, telah dilakukan penyamaan persepsi dengan pewawancara beberapa lembaga tersebut. Dia mengatakan, ketika wawancara berlangsung ada pertanyaan yang dikembangkan dari tes tertulis sebelumnya.

"Dari informasi yang kami terima dari pegawai KPK, ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab oleh pegawai. Beberapa di antaranya, misalnya, berkaitan dengan tata cara beribadah dan pilihan hidup berkeluarga," ucapnya.

Ali mengaku komisi antikorupsi menerima masukan dari publik yang turut mempertanyakan relevansi materi wawancara. Sebab, dianggap tidak berhubungan dengan tugas dalam pemberantasan rasuah. Dia mengatakan, "Ini menurut kami bisa menjadi masukan bagi penyelenggara asesmen."

KPK, sambung Ali, menggarisbawahi asesmen tes tertulis dan wawancara difokuskan untuk mengukur penguatan integritas dan netralitas aparatur sipil negara atau ASN. Sebagaimana diketahui, TWK merupakan rangkaian pengalihan status pegawai lembaga antisuap menjadi ASN, yang amanat Undang-undang KPK hasil revisi.

"Adapun mengenai aspek kompetensi, perlu kami tegaskan kembali, pegawai KPK pada saat rekrutmen awal sudah memenuhi persyaratan kompetensi dan integritas sehingga aspek ini tidak dilakukan tes kembali," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK, Yudi Purnomo Harahap, menceritakan salah satu poin wawancara TWK. Dia mengaku heran karena ditanya apakah mengucapkan selamat hari raya kepada orang yang berbeda agama.

"Saya pikir seharusnya pewawancara sudah mendapatkan informasi bahwa di KPK mengucapkan selamat hari raya kepada rekannya yang merayakan merupakan hal biasa baik secara langsung maupun melalui grup Whatsapp," ujarnya secara tertulis. 

Yudi pun menyampaikan kepada pewawancara kalau pada intinya di lembaga antirasuah meskipun berbeda agama, tetapi bisa kerja sama dalam memberantas korupsi. Dia menegaskan, isu radikal dan taliban yang sempat muncul hanya isapan jempol.

"Saya pun menunjukan bukti print foto kegiatan Natal kepada dua orang yang mewancarai saya sebagai bukti," ucap dia.

Asesmen TWK diselenggarakan KPK bekerja sama dengan BKN sejak Maret sampai 9 April 2021. TWK diikuti 1.351 pegawai KPK dan hasilnya pegawai yang memenuhi syarat sebanyak 1.274 orang, tidak memenuhi syarat 75 orang, dan dua pegawai tidak hadir wawancara.