sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

KPK periksa anggota dan staf DPRD Bekasi dalami kasus Meikarta

Para saksi dari DPRD Bekasi akan diperiksa sebagai saksi untuk Bupati Bekasi nonaktif , Neneng Hassanah Yasin.

Soraya Novika
Soraya Novika Senin, 21 Jan 2019 11:17 WIB
KPK periksa anggota dan staf DPRD Bekasi dalami kasus Meikarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pengembangan terhadap sejumlah saksi, guna mengusut kasus suap perizinan proyek hunian Meikarta di Bekasi, Jawa Barat. Hari ini, penyidik KPK telah mengagendakan pemeriksaan terhadap lima orang saksi dari jajaran DPRD Kabupaten Bekasi.

"Lima saksi dihadirkan untuk pendalaman keterangan terhadap tersangka NHY (Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (21/1).

Lima saksi yang dipanggil untuk menjalani pemeriksaan hari ini adalah, anggota DPRD Kabupaten Bekasi Saefullah, staf pansus Mirza Swandaru Riyatno, dan tiga staf Sekretariat Dewan Rosid Hidayatullah Namin, Joko Dwijatmoko, dan Fika Kharisma Sari.

Informasi yang akan digali penyidik dari para saksi, salah satunya terkait mekanisme Panitia Khusus Rencana Detail Tata Ruang (Pansus RDTR) Kabupaten Bekasi, dalam proses perizinan lahan Meikarta.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan setidaknya sembilan orang tersangka, yang terdiri dari unsur pejabat dan PNS di Bekasi, serta pihak swasta. 

Mereka adalah Bupati Bekasi periode 2017-2022 Neneng Hassanah Yasin (NNY), Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi Sahat ‎MBJ Nahor (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi Dewi Tisnawati (DT), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi (NR).

Sedangkan tersangka dari pihak swasta adalah Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), konsultan Lippo Group Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ).

Bupati Bekasi, Neneng Hassanah dan kroni-kroninya diduga menerima hadiah atau janji suap dari pengusaha, untuk memuluskan proses pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta seluas 774 hektare. 

Sponsored

Hadiah atau janji suap tersebut, senilai total Rp13 miliar yang merupakan commitment fee fase pertama proyek, yang diserahkan melalui sejumlah Dinas. Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Bupati Bekasi dan kroni-kroninya baru sekitar Rp7 miliar. 

Pada 14 Januari 2019 lalu, Neneng Hassanah Yasin memberi kesaksian untuk terdakwa Billy Sindoro cs di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jawa Barat.

Dalam kesaksiannya, ia menyebut nama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang diduga turut terlibat dalam kasus tersebut. 

KPK tengah mempelajari keterlibatan Tjahjo dalam kasus ini. Hanya saja, penyidik KPK masih belum berencana melakukan pemanggilan terhadap politisi PDI Perjuangan tersebut.