sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

KPK periksa Kasatreskrim Polres Indramayu soal korupsi Supendi

KPK juga memeriksa Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Abdillah.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Selasa, 10 Des 2019 11:17 WIB
KPK periksa Kasatreskrim Polres Indramayu soal korupsi Supendi

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kasat Reskrim Polres Indramayu, Suseno Adi Wibowo, untuk diperiksa terkait kasus dugaan suap pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu tahun 2019.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SP (Supendi)," kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi di Jakarta pada Selasa, (10/12).

Selain Suseno, KPK juga memeriksa Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Abdillah. Dia juga akan dimintai keterangan untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Supendi selaku Bupati Indramayu nonaktif.

Supendi ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (15/10). Dia diduga kuat telah menyelewengkan jabatannya sebagai Bupati Indramayu. Penyelewengan itu berupa permintaan uang sebesar Rp100 juta kepada Carsa AS, selaku kontraktor pelaksana proyek pekerjaan pada Dinas PUPR Kabupaten Indramayu sejak Mei 2019.

Tak hanya Supendi, ketiga anak buahnya yakni Omarsyah, Wempy Triyono, dan Ferry Mulyono diduga turut menerima sejumlah uang dari Carsa AS. Sejumlah pemberian itu diduga terkait dengan pemberian proyek Dinas PUPR Kabupaten Indramayu kepada perusahaan Carsa.

Setidaknya, terdapat tujuh proyek pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu dengan nilai sekitar Rp15 miliar yang berasal dari APBD murni. Ketujuh proyek pembangunan jalan dikerjakan oleh Perusahaan CV Agung Resik Pratama. Selain itu, pada beberapa proyek lainnya meminjam bendera ke perusahaan lain di Kabupaten Indramayu.

Adapun proyek tersebut yakni pembangunan beberapa ruas jalan di antaranya Jalan Rancajawad, Gadel, Rancasari, Pule, Lemah Ayu, Bondan-Kedungdongkal, dan Sukra Wetan-Cilandak 

Pemberian Carsa kepada Supendi dan Pejabat Dinas PUPR diduga merupakan bagian dari komitmen fee 5 sampai 7% dari nilai sejumlah proyek.

Sponsored

Dari pemberian itu, Supendi diduga menerima uang sebesar Rp200 juta yang dilakukan dalam dua kali pemberian. Rinciannya, Rp100 juta pada Mei 2019 digunakan untuk tunjangan hari raya. Sedangkan sisanya diberikan pada 14 Oktober 2019 yang digunakan untuk pembayaran dalang acara wayang kulit dan pembayaran gadai sawah.

Sementara Omarsyah, diduga telah menerima uang senilai Rp350 juta dan satu unit sepeda. Uang dan barang tersebut dilakukan dalam beberapa kali pemberian. Rinciannya, dua kali pada bulan Juli 2019 sejumlah Rp150 juta, dua kali pada bulan September 2019 sejumlah Rp200 juta, dan satu unit sepeda merk NEO dengan harga sekitar Rp20 juta.

Sedangkan Wempy Triyono, diduga telah menerima uang sebesar Rp560 juta. Uang tersebut diberikan dalam lima kali pemberian sejak bulan Agustus hingga Oktober 2019.

KPK menduga, uang yang diterima Omarsyah dan Wempy Triyono diperuntukkan untuk kepentingan Bupati Supendi mengurus pengamanan proyek dan kepentingan pribadi.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Supendi, Omarsyah, dan Wempy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan pihak pemberi, Carsa dijerat melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Geliat musisi indie di pusaran aksi

Geliat musisi indie di pusaran aksi

Rabu, 22 Jan 2020 06:32 WIB
Skandal salah urus Jiwasraya dan ASABRI

Skandal salah urus Jiwasraya dan ASABRI

Selasa, 21 Jan 2020 06:06 WIB
Berita Lainnya