sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

KPK resmi tahan Bupati Sidoarjo usai jalani pemeriksaan

Saiful Ilah ditahan bersama tiga tersangka lainnya dari Dinas PUPR Sidoarjo.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Kamis, 09 Jan 2020 10:13 WIB
KPK resmi tahan Bupati Sidoarjo usai jalani pemeriksaan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah. Dia ditahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Sidoarjo.

Politikus PKB itu ditahan bersama tiga tersangka lainnya yakni Kepala Dinas PU dan BMSDA Kabupaten Sidoarjo, Sunarti Setyaningsih; PPK Dinas PU dan BMSDA Kabupaten Sidoarjo, Judi Tetrahastoto; dan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan, Sanadjihitu Sangadji

"Mereka ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur untuk 20 hari pertama," kata Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri, saat dikonfirmasi Alinea.id melalui pesan singkat di Jakarta pada Kamis (9/1).

Sementara dua tersangka yang diduga sebagai pihak pemberi yakni Ibnu Ghopur dan Totok Sumedi ditahan di Rutan Cabang KPK Kavling 4. Mereka juga ditahan untuk 20 hari pertama. "Pihak penerima (ditahan) di rutan KPK," tutur Fikri.

Dalam perkara ini, Ibnu selaku salah satu kontraktor yang mengikuti pengadaan untuk sejumlah proyek di Kabupaten Sidoarjo diduga telah meminta bantuan kepada Saiful agar tidak menyanggah proses pengadaan yang diajukan oleh perusahaannya. Dia pun turut meminta dimenangkan untuk mengerjakan sebuah proyek pembangunan jalan di Sidoarjo.

Karena peran Saiful, Ibnu melalui beberapa perusahaan akhirnya benar-benar memenangkan empat proyek di Kabupaten Sidoarjo. Rinciannya, proyek pembangunan wisma atlet senilai Rp13,4 miliar, proyek pembangunan Pasar Porong sebesar Rp17,5 miliar.

Kemudian, poyek Jalan Candi-Prasung senilai Rp21,5 miliar dan proyek peningkatan Afv. Karag Pucang Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran senilai Rp5,5 miliar.

Setelah mendapat proyek itu, Ibnu dan Totok diduga memberikan sejumlah fee kepada beberapa pihak di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo secara bertahap. Pada akhir September 2019, Ibnu memberikan uang suap sebesar Rp300 juta kepada Sanadjihitu. Uang itu kemudian oleh Sanadjihitu diberikan kepada Saiful sebesar Rp200 juta pada Oktober 2019.

Sponsored

Selanjutnya, Ibnu juga memberikan fee kepada Judi Tetrahastoto selaku PPK Dinas PU dan BMSDA Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp240 juta. Lalu Kepala Dinas PU dan BMSDA Kabupaten Sidoarjo Sunarti Setyaningsih senilai Rp200 juta pada 3 Januari 2020.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Saiful, Sunarti, Judi dan Sanadjihitu disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk pihak penerima Ibnu dan Totok disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berita Lainnya