sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Edhy Prabowo siap dihukum mati, KPK: Majelis hakim yang memutuskan

KPK tanggapi pernyataan Edhy Prabowo siap dihukum mati

Akbar Ridwan
Akbar Ridwan Selasa, 23 Feb 2021 11:51 WIB
Edhy Prabowo siap dihukum mati, KPK: Majelis hakim yang memutuskan
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.341.314
Dirawat 153.074
Meninggal 36.325
Sembuh 1.151.915

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan hukuman tersangka dugaan suap izin ekspor benih lobster atau benur kepada majelis hakim. Hal ini disampaikan Pelaksana tugas Juru Bicara bidang Penindakan KPK Ali Fikri saat menanggapi pernyataan eks Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

Menurut Ali, nantinya fakta penyidikan Edhy dituangkan dalam surat dakwaan. Dia mengatakan, jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK pasti akan membuktikannya.

"Namun, terkait hukuman tentu majelis hakimlah yang akan memutuskan," ujar Ali saat dikonfirmasi Alinea.id, Selasa (23/2).

Terkait kasus Edhy, Ali menyampaikan kini masih dalam proses penyidikan. Menurutnya, lembaga antisuap telah mengantongi bukti-bukti kuat atas dugaan praktik lancung yang disangkakan kepada Edhy.

"Setelah berkas lengkap tentu JPU KPK akan segera melimpahkan berkas perkara untuk diadili," jelasnya.

Kepada wartawan, Senin (22/2), Edhy mengatakan siap dihukum mati atau lebih berat apabila terbukti bersalah dalam kasus yang kini menjeratnya. Dia menyebut, tak akan lari dari proses hukum yang sedang dijalaninya.

Edhy menyampaikan, pernyataan tersebut bukan untuk menutupi kesalahan. Dia juga mengatakan, setiap kebijakan yang diambil selama menjadi menteri untuk kepentingan masyarakat. 

"Silakan proses peradilan berjalan. Makannya saya lakukan ini. Saya tidak akan lari, dan saya tidak bicara bahwa yang saya lakukan (selama menjadi menteri) pasti benar, nggak," jelasnya.

Sponsored

Dalam perkaranya, Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama atau DPPP Suharjito, telah didakwa menyuap Edhy USD$103 ribu dan Rp706 juta. Suharjito diterka menyogok agar proses rekomendasi persetujuan pemberian izin budidaya untuk perusahaannya dipercepat, sebab menjadi salah satu syarat pemberian izin ekspor benur.

Pada dakwaannya, Suharjito memberikan uang tersebut lewat Staf Khusus Edhy, Andreau Misanta Pribadi dan Safri; Sekretaris Pribadi Edhy, Amiril Mukminin; staf istri Edhy, Ainul Faqih; dan Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia atau PLI cum pendiri PT Aero Citra Kargo atau ACK Siswadhi Pranoto Loe.

Karena perbuatannya, Suharjito didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Atau kedua, Pasal 13 UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedang Edhy, Safri, Andreau, Amiril, Ainul dan Siswadhi ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Selain dari Suharjito, Edhy juga disangkakan menerima duit dari beberapa perusahaan eksportir benur, yang sebelumnya diduga ditampung PT ACK.

Atas perbuatannya, tersangka penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berita Lainnya