sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

KPK temukan kendala bansos Covid-19 di Jakarta

KPK mendapati banyak kendala cleansing data karena perbedaan data dengan Kementerian Sosial (Kemensos).

Akbar Ridwan
Akbar Ridwan Kamis, 01 Jul 2021 10:40 WIB
KPK temukan kendala bansos Covid-19 di Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi (rakor) dan supervisi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tentang program bantuan sosial (bansos) Covid-19 pada 2020-2021, Selasa (29/6). KPK mendapati banyak kendala cleansing data karena perbedaan data dengan Kementerian Sosial (Kemensos).

“Kami harapkan ada keterbukaan, sharing fakta lapangan dari rekan-rekan pemprov untuk bersama-sama kita cari solusinya," ujar Ketua Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah II, Dwi Aprillia Linda Astuti, dalam pembukaan rapat, Selasa (1/7).

Pada kesempatan sama, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jakarta, Premi Lasari, menjelaskan, pagu anggaran bansos sembako warga terdampak Covid-19, alat tulis kantor, insentif petugas, dan konsumsi rapat untuk keseluruhan 11 tahap penyaluran selama 2020 sebesarRp3,68 triliun. Nilai realisasinya mencapai Rp3,66 triliun, sebesar Rp3,65 triliun di antaranya untuk sembako. 

Sementara itu, alokasi anggaran empat tahap penyaluran bansos tunai 2021 senilai Rp1,55 triliun dengan realisasi Rp1,19 triliun.

Premi menerangkan, pihaknya dalam pengadaan barang/jasa kegiatan bansos Jakarta 2020 tak mengadakan subkontrak kepada vendor. Namun, hanya penyedia langsung yang mengadakan perikatan/kontrak dengan metode penunjukan langsung (PL).

Adapun tiga rekanan terpilih, yaitu Perumda Pasar Jaya, PT Food Station Tjipinang Jaya, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Nilai kontrak Perumda Pasar Jaya untuk penyaluran 11 tahap dengan jumlah paket sebanyak 10.103.259 sebesar Rp2,85 triliun.

"Nilai kontrak PT Food Station Tjipinang Jaya untuk penyaluran tahap tiga dan empat dengan jumlah paket sebanyak 1.236.125 sebesar Rp370 miliar. Sedangkan nilai kontrak PT Trimedia Imaji Rekso Abadi untuk penyaluran tahap 6-11 dengan jumlah paket sebanyak 1.418.096 sebesar Rp425 miliar," tuturnya.

Dirinya mengklaim, Dinsos meminta pendampingan inspektorat dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta dalam penyelenggaraan kegiatan. Selain itu, mengupayakan tertib administrasi pendistribusian paket sembako sesuai prosedur operasional standar (SOP) dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 386 Tahun 2020.

Sponsored

Sementara itu, pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan bansos Jakarta, Ika Yuli Rahayu, sesumbar, warga yang telah menerima bansos dari pemerintah pusat, seperti bantuan presiden (banpres), PKH, dan batuan rutin Kemensos, tidak dapat menerima bansos dari pemprov.

Mengenai pengawasan distribusi, Dinsos mengerahkan 850 petugas dan disebar ke-267 kelurahan sebagai narahubung warga selama dua hari per tahapan, dan insentifnya Rp150.000 per hari untuk 11 tahap. 

Dalam kesempatan sama, Inspektur Pembantu V, Muhammad Hanad Haifani, menyatakan, pihaknya melakukan pendampingan program bansos 2020. Di antaranya meninjau ulang data penerima, pengawasan, dan dan post-audit bansos.

Hasil audit yang dilakukan Inspektorat, BPK, dan BPKP terhadap program bansos Covid-19 Jakarta 2020 tidak terdapat temuan yang signifikan selain memperbaiki data. Namun, untuk audit Perumda Pasar Jaya sendiri belum selesai dilakukan.

Merespons paparan tersebut, KPK berpendapat, penyaluran dalam bentuk barang lebih berisiko dan banyak kendala. Salah satu titik rawan bansos natura adalah pada pemilihan vendor mengingat mekanismenya PL.

Terakhir, KPK menyarankan penyaluran bansos 2021 di antaranya agar cleansing data dan rekonsiliasi secara berkala menjadi kekuatan utama. Sedangkan untuk dana yang tidak tersalurkan harus secepatnya dikembalikan ke rekening Dinsos.

“Selain itu, dalam melakukan distribusi bansos, diharapkan Inspektorat tetap melakukan pendampingan pada saat perencanaan dan pelaksanaan, termasuk melakukan post-audit dalam rangka evaluasi,” tutup Linda.

Berita Lainnya