KPK terima 1.074 keluhan bansos Covid-19

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 1.074 keluhan penyaluran bantuan sosial Covid-19. Data tersebut berdasarkan laporan per Jumat (4/9).

Pelaksana tugas Juru Bicara bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding mengatakan, mayoritas masyarakat mengadu tak menerima bansos sekalipun sudah mendaftar.

"Yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat adalah tidak menerima bansos meskipun telah mendaftar, yaitu berjumlah 428 keluhan," kata Ipi dalam keterangan tertulis, Rabu (9/9).

Keluhan lainnya berupa bantuan tak dibagikan aparat kepada penerima sebanyak 117 laporan, bantuan dana yang diterima kurang dari yang seharusnya 86 laporan, dan nama di daftar fiktif 52 laporan.

Kemudian mendapatkan bantuan lebih dari satu ada 12 laporan, bansos yang diterima kualitasnya buruk 11 laporan, seharusnya tidak menerima bantuan tetapi dapat ada 6 laporan dan beragam topik lainnya total 362 laporan.

"Keluhan tersebut disampaikan oleh 967 pelapor yang ditujukan kepada 258 pemda yang terdiri dari 19 pemerintah provinsi dan 239 pemerintah kabupaten/kota, serta kepada Kementerian Sosial," ujarnya.

Lebih lanjut, Pemkot Surabaya adalah instansi yang paling banyak dikeluhkan dengan 59 keluhan. Disusul Pemprov DKI Jakarta 44 keluhan, Pemkab Bogor 31 keluhan, Pemkab Tangerang 30 keluhan dan Pemkab Subang 27 keluhan.

432 keluhan telah selesai ditindaklanjuti oleh pemda, 249 dalam proses tindak lanjut, 176 dengan status verifikasi dan 151 keluhan masih menunggu kelengkapan informasi yang perlu dilengkapi pelapor.

"Selain itu, terdapat 66 keluhan lainnya dengan status tidak ada respons dari pemda, karena telah melebihi batas waktu 7 hari kerja untuk merespons keluhan," tutupnya.