logo alinea.id logo alinea.id

KPK terus dalami korupsi dana otsus Aceh

KPK mengagendakan pemeriksaan 16 saksi, dalam kasus pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018 sebesar Rp8 triliun.

Annisa Saumi
Annisa Saumi Senin, 13 Agst 2018 15:47 WIB
KPK terus dalami korupsi dana otsus Aceh

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan 16 saksi, dalam kasus pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018 sebesar Rp8 triliun.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan tersebut dilakukan di kantor Direktori Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Aceh untuk tersangka Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.

"Para saksi berasal dari unsur staf khusus Gubernur, Pejabat di Biro Hukum, PNS, pejabat dan anggota Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), Badan Pengusaha Kawasan Sabang (BPKS), serta staf PUPR," kata Febri, Senin (13/8).

Penyidikan dalam kasus ini, kata Febri, terus dilakukan KPK untuk memperdalam proses-proses pembahasan dan pengalokasian DOKA.

"Sejumlah saksi dari pejabat Kementerian dalam negeri dan pejabat Aceh telah diperiksa. Rincian informasi aliran dana yang diduga terkait Aceh Marathon juga terus diklarifikasi oleh penyidik. KPK semakin mendapatkan bukti-bukti yang kuat dalam kasus ini," jelas Febri.

Kasus itu berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 3 Juli 2018. Dalam operasi tersebut, KPK menyita uang sejumlah Rp500 juta. KPK menduga ada komitmen fee yang dijanjikan dan disepakati Irwandi Yusuf dalam penggunaan DOKA.

KPK sebelumnya melakukan penggeledahan ke sejumlah kantor dinas seperti Dinas Lingkungan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Aceh.

"Dalam penggeledahan itu ditemukan ada sejumlah dokumen terkait dengan dana DOK (Dana Otonomi Khusus) Aceh. Saya dapat informasi dari dinas kesehatan ada semacam daftar pelaksanaan anggaran dengan nilai sekitar Rp1,1 triliun," katanya lagi.

Sponsored

KPK sebelumnya telah menyita uang sejumlah Rp500 juta sebagai barang bukti. KPK juga menggeledah rumah dinas Irwandi Yusuf dan mengamankan sejumlah dokumen dan barang elektronik.

Setelah itu, lembaga antirasuah menetapkan empat tersangka, yakni penerima uang suap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, pihak swasta Syaiful Bahri, dan Hendri Yuzal. Sementara itu, tersangka pemberi suap adalah Bupati Bener Meriah Ahmadi.

Sebagai pihak pemberi, Ahmadi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara, sebagai penerima, Irwandi, Hendri, dan Syaiful disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.