logo alinea.id logo alinea.id

KPK tetapkan petinggi BUMN Wijaya Karya sebagai tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan petinggi BUMN PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA) sebagai tersangka tindak pidana korupsi.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Kamis, 14 Mar 2019 23:51 WIB
KPK tetapkan petinggi BUMN Wijaya Karya sebagai tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan petinggi BUMN PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA) sebagai tersangka tindak pidana korupsi.

KPK menetapkan Manajer Wilayah II PT Wijaya Karya/Manajer Divisi I PT Wijaya Karya, I Ketut Suarbawa (IKS) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Jembatan Waterfront Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar, Adnan (AND) sebagai tersangka.

KPK telah menyelesaikan penyelidikan dengan mengumpulkan informasi dan data hingga terpenuhinya bukti permulaan yang cukup, maka KPK meningkatkan perkara ini ke tingkat penyidikan.

"Dalam proses penyidikan tersebut, KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu AND dan IKS," tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta Selatan, Kamis (14/3).

AND dan IKS diduga telah menyalahgunakan wewenangnya dalam kasus pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Waterfront City atau Jembatan Bangkinang Kabupaten Kampar, Riau, di tahun anggaran 2015 - 2016.

"Para tersangka diduga telah menguntungkan diri sendiri, menyalahgunakan kewenangannya, dan merugikan keuangan negara," tutur Febri.

Atas perbuatannya, AND dan IKS disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP.

Sponsored

Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Kampar mencanangkan beberapa proyek strategis di antaranya adalah Pembangunan Jembatan Bangkinang atau yang kemudian disebut dengan Jembatan Waterfront City

Pada pertengahan 2013, diduga ADN mengadakan pertemuan di Jakarta dengan IKS, Manajer Wilayah II PT Wijaya Karya (Persero) dan beberapa pihak lainnya. 

Dalam pertemuan itu, ADN memerintahkan pemberian Infomasi tentang desain jembatan dan Engineer’s Estimate kepada IKS.

Pada 19 Agustus 2013, Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kampar mengumumkan Ielang Pembangunan Jembatan Waterfront City Tahun Anggaran 2013 dengan ruang lingkup pekerjaan pondasi. Lelang ini dimenangkan oleh WIKA.

Pada Oktober 2013 ditandatangani Kontrak Pembangunan Jembatan Waterfront City Tahun Anggaran 2013 dengan nilai Rp15,19 miliar dengan ruang lingkup pekerjaan pondasi jembatan dan masa pelaksanaan sampai 20 Desember 2014. 

Setelah kontrak terjalin, ADN meminta pembuatan Engineer’s Estimate Pembangunan Jembatan Waterfront City Tahun Anggaran 2014 kepada konsultan, dan IKS meminta kenaikan harga satuan untuk beberapa pekerjaan. 

KPK menduga kerjasama antara ADN dan IKS terkait penetapan harga perkiraan sendiri ini terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya sampai pelaksanaan pembangunan Jembatan Waterfront City secara tahun jamak yang dibiayai APBD Tahun 2015, APBD Perubahan Tahun 2015 dan APBD Tahun 2016.

ADN diduga menerima uang kurang lebih sebesar Rp1 miliar atau 1% dari nilai nilai kontrak, sehingga terjadi kolusi dan pengaturan tender yang melanggar hukum yang dilakukan oleh para tersangka.

Diduga dalam proyek ini telah terjadi kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sekitar Rp39,2 miliar dari nilai proyek pembangunan jembatan Waterfront City secara tahun jamak di Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dengan total Rp117,68 miliar. 

KPK sangat menyesalkan korupsi di sektor infrastuktur ini terjadi, karena semestinya jembatan yang dibangun tersebut dapat dinikmati masyarakat di Kabupaten Kampar, Riau secara maksimal. Namun akibat korupsi yang dilakukan, aliran dana justru mengalir pada tersangka dan terindikasi kerugian negara yang cukup besar. 

KPK juga menyayangkan, korupsi melibatkan pejabat-pejabat BUMN yang mengerjakan konstruksi, dalam hal ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Karena semestinya sebagai perusahaan milik negara (BUMN) menerapkan prinsip kehati-hatian yang lebih dibanding sektor swasta lainnya

Selain itu, seharusnya juga ada sikap tegas di kepemimpinan BUMN untuk menerapkan good corporate governance (GCG). Apalagi dalam proyek konstruksi, jika korupsi tidak terjadi maka masyarakat akan lebih menikmati hasil pembangunan tersebut.