sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Kritik atas kebijakan dana BOS untuk guru honorer

Kebijakan maksimal 50% dari dana BOS untuk gaji guru honorer dinilai pengalihan masalah sementara.

Fathor Rasi
Fathor Rasi Kamis, 13 Feb 2020 14:25 WIB
Kritik atas kebijakan dana BOS untuk guru honorer

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dinilai bukan solusi untuk menyejahterakan guru honorer. Pasalnya, tidak semua guru memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), yang menjadi prasyarat utama agar guru honorer bisa mendapatkan honor dari dana BOS yakni harus memiliki NUPTK per 31 Desember 2019.

"BOS itu bukan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer, tapi pengalihan masalah sementara dan tidak strategis untuk guru honorer," kata Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji, mengkritik kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, di Jakarta, Kamis (13/2).

Dalam kebijakan Merdeka Belajar episode III, kata Ubaid, disebutkan tentang perubahan dana BOS yang diperkenankan digunakan untuk gaji guru honorer, yakni maksimum 50% dari dana BOS.

Persentase itu meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya diperbolehkan 15% untuk sekolah negeri dan 30% untuk sekolah swasta.

"Kasihan guru yang tidak punya NUPTK, dia tidak diakui statusnya. Padahal guru honorer memerlukan kejelasan status," ungkapnya.

Kemendikbud menyebutkan, jumlah guru honorer yang sudah memiliki NUPTK hingga 18 Desember 2019 sebanyak 708.963 guru atau 47 persen dari total guru honorer yang berjumlah 1.498.344 guru.

Ubaid mengusulkan agar gaji guru honorer diberikan dari pos anggaran lainnya. Hal itu dikarenakan dana BOS sangat mepet untuk operasional sekolah.

"Gaji guru honorer harus dari pos yang lebih strategis, karena yang dialami guru honorer adalah statusnya yang tidak jelas," kata Ubaid Matraji.

Sponsored

Menteri Nadiem Makarim sebelumnya mengatakan bakal mengalihkan maksimal separuh atau 50% dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membayar gaji guru honorer.

Nadiem mengungkapkan, pengalihan dana BOS tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Hal ini penting untuk menciptakan sistem pengajaran yang baik. Selama ini, kata Nadiem, guru honorer hanya mendapatkan gaji yang sangat minim. 

"Kalau guru merasa stress dan tidak diperhatikan kesejahteraan dan bahkan susah untuk beli makanan, maka tidak akan ada peningkatan kualitas pembelajaran," katanya saat konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (10/2).

Nadiem juga menuturkan dana BOS tersebut nantinya akan langsung diberikan kepada sekolah. Nantinya, kepala sekolah yang akan menentukan siapa saja guru honorer yang berhak mendapatkan dan BOS tersebut. (Ant)

Berita Lainnya