sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Kritik soal new normal, legislator PKS: Belajar dari Korsel

Kebijakan new normal dinilai dapat diterapkan jika persebaran Covid-19 mengalami tren penurunan.

Fadli Mubarok
Fadli Mubarok Minggu, 31 Mei 2020 12:44 WIB
Kritik soal new normal, legislator PKS: Belajar dari Korsel
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 80094
Dirawat 37247
Meninggal 3797
Sembuh 39050

Anggota Komisi III DPR RI Aboebakar Alhabsyi meminta pemerintah tidak terburu-buru menerapkan kebijakan new normal (kenormalan baru). Menurut dia, kebijakan new normal bisa diterapkan jika persebaran Covid-19 telah mengalami penurunan. Sementara hal tersebut, belum terjadi di Indonesia.

"Belajar dari Korea Selatan, baru dua pekan mereka bikin new normal, sekarang sudah naik lagi angkanya. Akibatnya, sekarang Korsel akan melakukan pembatasan kembali," kata Aboebakar dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/5). 

Hingga sekarang, kata Aboebakar, masih ada wilayah yang memiliki recover rate rendah, seperti Surabaya. Rumah sakit yang menjadi salah satu rujukan di sana bahkan mengalami kelebihan kapasitas pasien.

Jika ditambah penerapan new normal, legislator PKS itu khawatir apa yang disampaikan Gugus Tugas Penanganan Covid Jawa Timur bahwa Surabaya bisa jadi Wuhan akan benar-benar menjadi kenyataan.

"Belum lagi jika sekolah dibuka, apakah memang siap untuk menerapkan new normal? Apalagi KPAI mencatat ada 831 anak terinfeksi Covid-19, tentu ini akan menjadi ancaman baru," ujar dia.

Aboebakar mengingatkan bahwa tidak mudah menerapkan protokol kesehatan di sekolah, terlebih adanya keterbatasan APD sejenis masker. Keterbatasan luas ruang kelas untuk menerapkan physical distancing juga menjadi persoalan tersendiri.

Sampai sekarang, menurut Aboebakar, sebenarnya banyak masyarakat yang tidak mengerti apa tujuan pemerintah terburu-buru menerapkan kebijakan new normal. Dia pun mempertanyakan, apakah kebijakan ini lantaran desakan pengusaha pada sektor industri besar.

"Ataukah ada sebab lainnya? Tentunya kita harus mengutamakan keselamatan rakyat, ingat Salus Populi Suprema Lex Esto, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi," imbuhnya.

Sponsored
Berita Lainnya