sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Kronologi Bos PLN Sofyan Basir tersangkut korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir sebagai tersangka korupsi.

Manda Firmansyah
Manda Firmansyah Selasa, 23 Apr 2019 19:35 WIB
Kronologi Bos PLN Sofyan Basir tersangkut korupsi
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 22750
Dirawat 15717
Meninggal 1391
Sembuh 5642

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir sebagai tersangka korupsi.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menjelaskan mantan Dirut Bank BRI itu diduga bersama-sama atau membantu Eni Maulani Saragih selaku anggota DPR RI dalam kasus suap PLTU Riau-1.

"Dalam perkembangan proses penyidikan dan setelah mencermati fakta-fakta yang muncul di persidangan hingga pertimbangan hakim, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup tentang dugaan keterlibatan pihak lain. KPK pun kemudian meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan tersangka Sofyan Basir," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta Selatan, Selasa (23/4).

Sofyan Basir pun menerima atau janji dari Johannes Budi Sutrisno Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

"Sofyan Basir diduga menerima janji dengan mendapatkan bagian yang sama besar dengan jatah Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham," ujar Saut. 

Saut menjelaskan, semenjak operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 Juli 2018, KPK telah menetapkan empat orang tersangka, yang meliputi Eni Maulani Saragih, Johannes Budisutrisno Kotjo, Idrus Marham, dan Samin Tan.

"Empat orang tersangka sudah divonis bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hingga berkekuatan hukum tetap atau inkracht," kata Saut.

Tersangka Sofyan Basir disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Sponsored

Saut menambahkan, KPK memandang sektor energi sebagai sektor strategis yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat, khususnya kelistrikan.

Sehingga, kata dia, risiko korupsi terbilang cukup tinggi dan jikalau terjadi kerugian, maka dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat Indonesia secara luas.

Oleh karena itu, kata Saut, KPK sangat berharap semua pihak yang melakukan aktivitas di sektor energi dapat menjalankan tugasnya dengan tetap menjunjung prinsip-prinsip integritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Konstruksi Perkara

Pada Oktober 2015, Direktur PT Samantaka Batubara mengirim surat pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang memohon agar memasukkan proyek yang dimaksud dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero).

Namun, surat tidak memperoleh tanggapan positif, sehingga akhirnya Johannes Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources, Ltd mencari bantuan untuk memuluskan jalan koordinasi dengan PLN. Tujuannya, untuk memperoleh proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1. 

Diduga telah terjadi beberapa kali pertemuan yang dihadiri Sofyan Basir bersama empat tersangka lainnya dalam membahas proyek PLTU Riau ini. 

Pada tahun 2016, meskipun belum terbit peraturan presiden nomor 4 Tahun 2016 tentang percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang menugaskan PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK).

Dalam pertemuan tersebut, Sofyan Basir telah memasukkan proyek PLTU Riau-1 yang berkapasitas 2X300 mega Watt (MW) dalam RUPTL PLN dan sudah menunjuk Johannes Kotjo sebagai pemegang proyek tersebut. 

Johannes Kotjo meminta anak buahnya untuk mempersiapkan diri karena sudah dipastikan PLTU Riau-1 milik PT Samantaka. 

Sofyan Basir pun diduga menyuruh salah satu Direktur PT PLN (Persero) agar power purchase agreement (PPA) antara PLN dan Blackgold Natural Resources, Ltd segera direalisasikan.

Sampai dengan Juni 2018, telah terjadi sejumlah pertemuan yang dihadiri sebagian atau seluruh tersangka, serta pihak lain di sejumlah tempat seperti hotel, restoran, kantor PLN, dan rumah Sofyan Basir. 

Berita Lainnya