sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Kronologi pembuatan KTP-el Djoko Tjandra

Lurah Grogol Selatan dinonaktifkan karena terbukti menyalahgunakan kewenangan.

Fatah Hidayat Sidiq
Fatah Hidayat Sidiq Minggu, 12 Jul 2020 12:48 WIB
Kronologi pembuatan KTP-el Djoko Tjandra
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 262022
Dirawat 60064
Meninggal 10105
Sembuh 191853

Lurah Grogol Selatan, Asep Subhan, dianggap menyalahgunakan kewenangan (abuse of power) terkait pelayanan penerbitan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) buron kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra. Dia pun dinonaktifkan dari jabatannya secara resmi.

"Laporan investigasi Inspektorat sudah selesai dan jelas terlihat, bahwa yang bersangkutan telah melanggar prosedur penerbitan KTP-el tersebut. Ini fatal. Tidak seharusnya terjadi. Yang bersangkutan telah dinonaktifkan dan akan dilakukan penyelidikan lebih jauh," ujar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam keterangan tertulis, Minggu (12/7).

Berdasarkan laporan Inspektorat, Asep berperan aktif dan melampaui tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) terkait penerbitan KTP-el itu. Diawali dengan pertemuannya dengan kuasa hukum Djoko, Anita Kolopaking, di rumah dinas Asep, Mei 2020.

Pada kesempatan tersebut, Anita meminta Asep mengecek status kependudukan kliennya. Ditindaklanjuti dengan meminta seorang operator Satuan Pelaksana Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Satpel Dukcapil) Grogol Selatan untuk melakukannya.

Pada 8 Juni, Asep menerima dan mengantarkan sendiri rombongan pemohon ke tempat perekaman biometric serta menemui petugas operator Satpel Dukcapil Grogol Selatan. Operator lalu diminta melayani penerbitan KTP-el hanya menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) Djoko yang tersimpan dalam ponsel Asep.

Dirinya duduk di samping operator selama proses penerbitan KTP-el. Setelah rampung, Asep menyerahkan langsung kepada Djoko.

Dalam kejadian itu, menurut Anies, operator Satpel Dukcapil Grogol Selatan tidak melaksanakan tugas sesuai prosedur operasional standar (SOP) berlaku karena sungkan kepada lurah.

"Pelajaran bagi semua. Agar semua aman, maka selalu taati prosedur. Itu perlindungan terbaik. Berikan pelayanan terbaik, tercepat, tapi jangan lakukan pelanggaran prosedur dan jangan mengurangi persyaratan, apalagi dalam urusan administrasi kependudukan," tuturnya.

Sponsored

Di sisi lain, dia menerangkan, sistem Dukcapil se-Indonesia, termasuk Jakarta, tidak terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dan Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Pangkalnya, sesuai kewenangan sistem instansi vertikal, berada di Kemenkumham dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dengan begitu, pemerintah daerah (pemda) tidak bisa mengawasi mobilitas penduduk antarnegara. Pun mendapat pemberitahuan terkait status kenegaraan seseorang.

Berita Lainnya
×
img