KSP bantah pemerintah tutupi kasus Covid-19 di Indonesia

Kantor Staf Kepresidenan (KSP) membantah, pemerintah menutupi penyebaran coronavirus jenis baru (Covid-19) di Indonesia. Diklaim takada niat sama sekali menyembunyikan terkait kasus tersebut.

"Sama sekali tidak pernah bermaksud menyembunyikan apa-apa," kata Deputi V KSP, Jaleswari Pramodhawardhani, kepada wartawan di Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Jakarta, Senin (2/3).

Dirinya justru sesumbar, informasi yang dikabarkan presiden tadi, menunjukkan pemerintah terbuka. "Kita transparan soal ini," ucap dia.

Di sisi lain, dia meminta publik tak panik dengan temuan tersebut. Namun, justru bersatu untuk mengatasinya.

"Masyarakat harus bersatu. Tidak boleh panik dan kita menghadapi bersama-sana soal isu corona ini," ujarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, pagi tadi, mengungkapkan, informasi terkait penyebaran Covid-19 diketahui sejak pekan lalu. Menyusul datangnya WN Jepang positif terinfeksi ke Indonesia.

Pemerintah, tambahnya, lalu menelusuri siapa saja yang ditemui WN Jepang positif Covid-19 itu. Hasilnya, dua dari beberapa WNI kontak dengannya, terinfeksi. Mereka adalah seorang ibu (64) dan putrinya (31).

"Setelah ditemukan, ternyata orang yang terkena virus corona ini berhubungan dengan dua orang," kata Jokowi. WN Jepang tersebut dinyatakan positif tertular coronavirus oleh otoritas Malaysia, wilayahnya bermukim.

Itu merupakan kasus pertama di Tanah Air. Menyusul banyak pihak menyangsikan Indonesia bebas Covid-19. Baik lembaga maupun negara.

Negara-negara yang mempertanyakan status Indonesia bebas coronavirus, seperti Australia, Singapura, dan Arab Saudi. Bahkan, mereka melarang warganya berpelesiran ke nusantara dan sebaliknya.

Tak sekadar itu. Menurut studi peneliti Universitas Harvard, Amerika Serikat, ada potensi kasus coronavirus yang tak terdeteksi di Indonesia. Sebarannya, bahkan meluas hingga ke 61 negara.

Sementara, Anggota Komisi VIII DPR, Bukhari Yusuf, meminta pemerintah transparan ihwal penanganan kasus Covid-19. Sebab, pernyataan Indonesia bebas pneumonia ini hanya datang dari Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto. Bukan presiden.

"Pemerintah mesti lebih cermat dan lebih transparan pada publik. Jika memang datanya nol kasus, pemerintah harus bertanggung jawab atas data tersebut," tuturnya di Jakarta, Minggu (1/3).