Kunjungi ibu kota baru, Jokowi akan tentukan lokasi Istana

Presiden Joko Widodo akan meninjau lokasi ibu kota negara baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12). Jokowi bertolak dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 07.30 WIB. 

Kunjungan Jokowi akan dimulai dengan dialog dengan sejumlah tokoh setempat. Jokowi juga akan meresmikan ruas tol Balikpapan-Samarinda seksi Samboja-Samarinda. 

Setelah itu, Presiden akan menuju lokasi ibu kota negara baru di kawasan konsesi hak pengusahaan hutan (HPH) PT ITCI, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, perjalanan menuju lokasi ibu kota negara baru akan ditempuh melalui jalur darat. Hal ini dilakukan agar Presiden dan rombongan dapat melihat dan merasakan suasana kawasan yang akan dibangun menjadi ibu kota negara.

"Pak Presiden akan jalan darat, ingin melihat suasananya, keadaannya seperti bagaimana di sana," kata Suharso di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (16/12).

Rencana mengunjungi lokasi ibu kota negara baru telah disampaikan Jokowi pekan lalu. Saat itu, Jokowi mengatakan kunjungannya tersebut untuk menentukan titik lokasi klaster pemerintahan.

Sistem klaster akan diterapkan di lokasi ibu kota negara baru. Masing-masing klaster akan memiliki fungsi berbeda, seperti klaster kesehatan, pendidikan, hingga pemerintahan.

Di klaster pemerintahan, akan dibangun gedung-gedung pemerintahan, termasuk Istana Negara. Menurut Jokowi, penentuan lokasi ini penting bagi kerja pemerintah nantinya.

"Titik pertama kali yang harus ditentukan titik klaster pemerintahan. Artinya, Istana ada di situ, kementerian-kementerian ada di situ. Ini penting," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/12) lalu.

Kunjungan Presiden Jokowi ke Kalimantan Timur, didampingi Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.