sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Lamban bahas anggaran, Mendagri diminta sanksi Anies

PSI menilai Gubernur DKI Jakarta tak siap merumuskan anggaran.

Eka Setiyaningsih
Eka Setiyaningsih Senin, 28 Okt 2019 20:23 WIB
Lamban bahas anggaran, Mendagri diminta sanksi Anies

Pihak Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, memberikan kartu kuning atau sanksi teguran kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hal ini lantaran Anies dinilai lamban merumuskan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020, yang akan berakhir pada November 2019.

"PSI DKI Jakarta meminta Mendagri Pak Tito Karnavian, agar segera memberikan kartu kuning kepada Gubernur Anies Baswedan," ujar juru bicara PSI Rian Ernest di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta, Senin (28/10).

Rian mengatakan, saat ini waktu pembahasan anggaran tersisa satu bulan. Padahal, pembahasan anggaran idealnya memakan waktu tiga hingga empat bulan. Menurutnya, hal ini menunjukan tidak adanya kesiapan dan transparansi yang dilakukan Anies kepada masyarakat.

"Ini semua menunjukkan bahwa sampai saat ini Pak Anies tidak bekerja secara transparan. Lebih mirisnya lagi, kami sebagai mitra kerja dari Pak Anies, mengetahui banyaknya hal yang aneh soal anggaran ini dari media masa," ucap Rian.

Rian mengatakan, PSI belum melihat secara rinci data per komponen anggaran yang nantinya akan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Ia mengaku telah menyampaikan permintaan resmi kepada Anies, melalui surat formal, agar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu membuka rincian tersebut ke publik. Namun, data tersebut belum juga di publikasikan. 

"Sudah dua bulan anggota dari PSI dilantik, tapi sudah dua bulan juga kita belum melihat data rinci atau data komponen KUA-PPAS dari APBD 2020," ujarnya.

Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta ini juga mempertanyakan kualitas penyusunan anggaran yang dihasilkan dari proses yang tertutup. Apalagi, masih ditemukan anggaran influencer senilai Rp5 miliar. 

Rian menyesalkan sikap Anies yang tidak turut menyisir anggaran. Sikap Anies yang tidak mengetahui detail anggaran, tidak seperti dalam kenaikan anggaran tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau TGUPP, juga turut dipertanyakan.

Sponsored

“Kritik PSI beberapa bulan terakhir ini terbukti saat muncul satu per satu kegiatan yang patut dipertanyakan. Kami minta selaku kepala daerah, Gubernur serius dalam menyusun anggaran. Kalau tidak mampu melakukan sendiri, libatkan publik,” ucap Rian.

Menurut Rian, Jakarta dihadapkan dengan dua konsekuensi politik terkait dengan pengesahan APBD. Pertama, DPRD DKI terpaksa mengesahkan APBD yang dirancang dan dibahas tidak maksimal, lantaran mengejar tenggat waktu pengesahan. 

Kedua, DPRD DKI bekerja lebih total untuk menganalisa anggaran, namun dengan konsekuensi akan melewati tenggat waktu akhir November yang ditetapkan. Hanya saja, DPRD tidak akan mendapat gaji selama enam bulan.

“Kalau sampai opsi kedua terjadi, kami menganggap ini kesalahan fatal Gubernur Anies. Pihak yang menahan data bukan di teman DPRD, tapi di Gubernur Anies,” kata Rian.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Fraksi PSI Jakarta, Idris Ahmad, turut mempersoalkan alasan Pemprov DKI menurunkan secara mendadak nilai anggaran dalam APBD DKI senilai Rp6,55 triliun, dari Rp95,99 triliun menjadi Rp89,44 triliun.

PSI pun berharap, perubahan ini disertai dengan penjelasan detail ihwal kegiatan dan komponen yang dihilangkan atau dikurangi.

“Pengurangannya dan penambahannya di kegiatan mana tidak jelas. Kami ingin tahu apa yang berubah dan logika berubahnya bagaimana. Kami mau lihat data pergeseran angka-angka anggaran. Ini penting sekali dalam proses penganggaran yang bertanggung jawab,” kata Idris.

Idris meminta Pemprov DKI transparan dalam perencanaan anggaran, dengan membuka tahapan dokumen KUA-PPAS 2020 hingga level komponen ke publik, agar jutaan mata bisa turut mengawasi.

“Semua proses harus dipublikasi karena ini uang rakyat Jakarta, bukan uang Gubernur atau DPRD. PSI tidak akan menyetujui APBD jika tidak dibahas mendalam sebagaimana semestinya,” kata Idris.

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid