Langkah BIN bocorkan masjid terpapar radikalisme timbulkan polemik

Informasi adanya paparan radikalisme di sejumlah masjid di lingkungan kementerian/lembaga yang disampaikan Badan Intelijen Negara (BIN), menuai polemik. BIN justru dinilai memperkeruh dan membuat gaduh situasi di masyarakat.

"BIN jangan menambah kekeruhan dengan informasi yang validitasnya perlu dipertanyakan, karena terkait dengan info sekian masjid terpapar paham radikal yang sudah ditolak Wakapolri yang lalu," kata Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/11).

Dia pun mempertanyakan sikap BIN yang menyiarkan informasi tersebut pada masyarakat. Sebab biasanya, kata Hidayat, informasi yang dimiliki BIN disampaikan pada presiden.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu menilai, BIN tak perlu menyampaikan informasi tersebut kepada publik. Jika memang ada masalah serius, kata Hidayat, lebih baik segera diselesaikan.

Dia pun mengatakan agar jangan sampai informasi yang disampaikan oleh BIN, justru menimbulkan teror di masyarakat.

"Jangan diumbar ke publik, namun hadirkan bukti serius, dan ajak bicara pihak-pihak yang punya kewenangan menyelesaikn masalah tersebut," katanya.

Turunkan reputasi

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Menurutnya, tindakan BIN dengan menyiarkan informasi tersebut justru membuat kegaduhan di masyarakat. Menurut dia, hal ini dikarenakan tidak jelasnya kriteria radikalisme yang disebut oleh BIN.

"Apa yang dimaksud dengan radikalisme, apa yang dimaksud terpapar radikalisme, kriteria-kriterianya seperti apa, ajaran-ajarannya seperti apa, sekalian transparan," ujarnya.

Menurut wakil ketua umum Partai Gerindra itu, tak jelasnya keterangan dari BIN akan membuat masyarakat saling bertanya dan saling tuduh, sehingga membuat kondisi di masyarakat menjadi tidak kondusif.   

Fadli pun mempertanyakan kinerja BIN, dalam program deradikalisasi yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, jika benar sejumlah masjid di kementerian/lembaga yang terpapar radikalisme, maka program tersebut perlu dievaluasi.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, langkah BIN tersebut justru menurunkan reputasi lembaga tersebut. Bagi dia, BIN tidak tidak boleh melakukan pekerjaan publik dengan memberikan informasi kepada masyarakat. Hal ini disebabkan kerja institusi tersebut hanya dilaporkan kepada Presiden sebagai user.

Fahri juga mengatakan, BIN harus dijaga sebagai indera negara, melalui Presiden, dalam menjaga dan melindungi bangsa Indonesia.

"BIN hanya melaporkan kepada satu orang, yaitu Presiden, dan eksekusi dari informasi itu jangan dilakukan BIN, namun lembaga lain misalnya, Kementerian Hukum dan HAM apabila terkait organisasi," katanya.

Informasi adanya masjid di kementerian/lembaga yang terpapar radikalisme, disampaikan oleh juru bicara kepala BIN, Wawan Hari Purwanto. Menurutnya, ada 50 penceramah di 41 masjid yang berada di lingkungan pemerintah yang terpapar radikalisme.

Wawan mengatakan, informasi tersebut berasal dari hasil survei yang dilakukan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Nahdlatul Ulama (NU). Dia menyebut, hasil survei tersebut menjadi peringatan dini, dan telah ditindaklanjuti dengan pendalaman dan penelitian lanjutan oleh BIN. 

"Masjidnya tidak radikal, tapi ada penceramahnya di masjid di lingkungan pemerintah semua di Jakarta," kata Wawan di Jakarta, Selasa (20/11).

Hanya saja, Wawan tak menyebut apakah penceramah tersebut terafialiasi dengan kelompok berajaran radikal tertentu atau tidak. Namun dia mengatakan, materi ceramah berisikan ujaran-ujaran kebencian dan mengkafir-kafirkan orang lain.

Wawan menuturkan, penting untuk menjaga masjid yang berada di kementerian/lembaga maupun BUMN, dari penyebaran ujaran kebencian terhadap kalangan tertentu. Sebab hal ini dapat mempengaruhi masyarakat dan mendegradasi Islam sebagai agama yang menghormati setiap golongan.

Dia pun menekankan, langkah BIN tersebut menjadi peringatan dini atau early warning system, guna meningkatkan kewaspadaan di masyarakat. Dia pun meminta masyarakat agar tetap menjaga sikap toleran dan menghargai kebhinekaan. (Ant)