logo alinea.id logo alinea.id

Langkah setelah Paripurna DPR resmi undangkan UU KPK

KPK membentuk tim transisi guna menganalisis poin-poin yang ada dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang telah disahkan oleh DPR.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Kamis, 19 Sep 2019 07:01 WIB
Langkah setelah Paripurna DPR resmi undangkan UU KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk tim transisi guna menganalisis poin-poin yang ada dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang telah disahkan DPR RI pada Selasa (17/9).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan akan menelisik satu per satu revisi UU tersebut yang telah disahkan oleh legislator.

"Untuk tetap memaksimalkan pelaksanaan tugas tersebut, pimpinan telah membentuk Tim Transisi yang menjalankan tugas-tugas prinsip seperti melakukan analisis terhadap materi-materi di UU KPK yang telah disahkan di paripurna tersebut," kata dia di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (18/9).

Febri menerangkan, tim tersebut bertugas untuk mengidentifikasi konsekuensi penerapan UU KPK hasil revisi terhadap kelembagaan, sumber daya manusia, serta kegiatan KPK dalam penindakan maupun pencegahan korupsi.

Diakuinya, masih terdapat pasal yang tercantum dalam UU KPK berpotensi dapat melemahkan KPK. Karena itu, tim transisi juga akan menyisir pasal-pasal tersebut dan memastikannya tidak berefek negatif bagi KPK.

"KPK juga tidak mau harapan publik terhadap pemberantasan korupsi selesai sampai ketokan palu paripurna DPR kemarin. Karena itu kami juga harus berkomitmen tetap terus menjalankan ikhtiar pemberantasan korupsi ini," ujar Febri.

Terpisah, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku, para pimpinan sudah berkoordinasi dengan Biro Hukum KPK dan Sekretaris Jendral KPK guna menindaklanjuti tim transisi. Dia berharap, tim tersebut dapat mempelajari guna mengantisipasi pasal yang dianggap masalah, khususnya mengenai perubahan status kepegawaian.

"Kami berharap dalam satu bulan itu sudah ada gambaran dan langkah-langkah yang ditentukan ke depan. Ada waktu sekitar satu bulan untuk membahas itu semua," kata Alex.

Sponsored

Sembari menunggu tim transisi bekerja, kata Alex, KPK juga berencana akan berkoordinasi dengan lembaga negera lain guna membahas status kepegawaian.

"Sambil menunggu waktu satu bulan, kami sudah berkoordinasi dengan Kemenpan RB dan juga KASN. Dan kami juga sudah memberikan penjelasan kepada seluruh pegawai KPK," tutup Alex.