Larang unjuk rasa saat pelantikan, Kapolri: Indonesia bukan Suriah

Pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menggelar aksi unjuk rasa pada saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada Minggu, 20 Oktober 2019. Pasalnya, dikhawatirkan aksi unjuk rasa berujung kerusuhan. 

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menjelaskan pihaknya tidak pernah melarang adanya aksi unjuk rasa. Namun, pihaknya memang tidak akan mengeluarkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) adanya aksi. Menurutnya, langkah tersebut diambil agar Indonesia tidak dicap sebagai negara yang buruk.

“Kita juga memikirkan, bahwa bangsa kita harus dihargai dan harus dipandang sebagai bangsa yang besar, tertib dan damai,” kata Tito usai melaksanakan apel gelar pasukan di Lapangan Silang Monas, Jakarta pada Kamis, (17/10).

Menurut Tito, Indonesia bukanlah bangsa yang kacau dan rusuh seperti negara timur tengah yakni  Afghanistan dan Suriah. Karena itu, momentum pelantikan kepala negara yang dihadiri tamu-tamu internasional ini harus membuktikan kondisi Indonesia yang damai.

"Ini sudah menyangkut harkat dan martabat bangsa," tutur Tito.

Selain itu, Tito menyampaikan pihaknya juga tidak mau mengambil risiko atas aksi unjuk rasa yang diselenggarakan, lalu berujung anarkis karena ditunggangi. Menurut Tito hal itu terjadi seperti saat peristiwa aksi 24 September 2019. Apalagi aksi unjuk rasa, menurutnya, memberikan dampak terhadap psikologis masyarakat.

"Oleh karena itu kita tidak mau kecolongan, kita kembali pada aturan," ucapnya.

Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, mengatakan sebanyak 30.000 personel gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk melakukan pengamanan di Jakarta pada saat pelantikan presiden. Pengamanan dilakukan menggunakan skema tiga ring.

“Ring satu dilakukan di bawah tanggung jawab paspampers, ring dua TNI, ring tiga gabungan TNI, Polri dan unsur lainnya,” kata Hadi.